Mahfud MD menambahkan, masyarakat tetap harus menjaga kerukunan meski Lebaran 2023 diprediksi dilaksanakan di tanggal yang berbeda.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta pemerintah daerah untuk mengizinkan organisasi masyarakat apapun untuk salat ied di fasilitas publik.
Adapun, Kementerian Agama mengemukakan adanya potensi perbedaan penentuan Hari Raya Idulfitri 2023 dalam sidang isbat yang akan dilakukan Kamis .Menurut Mahfud MD, perbedaan waktu hari raya tersebut sama-sama berdasar Hadis Nabi, yang berbunyi"Berpuasalah kamu jika melihat hilal dan berhari rayalah jika melihat hilal" . Maksudnya setelah melihat hilal tanggal 1 bulan Hijriyah. Melihat hilal bisa dengan rukyat, bisa dengan hisab," tutur Mahfud.
Meski berpotensi berbeda, Mahfud menegaskan NU dan Muhammadiyah sama-sama berhari raya tanggal 1 Syawal, hanya beda pilihan ukuran ufuk.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Mahfud MD Minta Pemda Beri Izin Salat Idul Fitri kepada Kelompok ManapunMenkopolhukam Mahfud MD meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) memberi izin penggunaan fasilitas publik untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1444 Hijriah untuk kelompok agama manapun.
Les mer »
Soal Pemda Tolak Sholat Id Muhammadiyah, Menag: Pemda Harus Izinkan Fasum untuk Keagamaan |Republika OnlineMenag menjelaskan Pemda harus mendukung keyakinan setiap orang.
Les mer »
Kemenkeu Beberkan Realisasi Pembayaran THR ASN dan PensiunanKemenkeu menyatakan realisasi pembayaran THR berdasarkan pemerintah daerah atau Pemda adalah 270 dari 542 Pemda.
Les mer »
Mahfud Md Imbau Pemda Izinkan Ormas Gunakan Fasilitas Publik untuk Salat Idul FitriRangkaian cuitan Mahfud Md muncul di tengah kontroversi beberapa pemda menolak izin penggunaan lapangan yang diajukan Muhammadiyah.
Les mer »
Beda Lebaran, Menag Imbau Pemda Akomodir Permohonan Izin Fasilitas Umum untuk Shalat 'Id |Republika OnlineKaum Muslim harus bertoleransi bila berbeda tentukan hari lebaran.
Les mer »
KPK Minta Mantan Pejabat dan ASN Maluku Kembalikan Kendaraan Dinas ke PemdaDia meminta Pemda Maluku tegas untuk menegur pejabat dan ASN yang masih nakal. Kendaraan dinas wajib dikembalikan untuk digunakan mengerjakan tugas pemerintahan di sana.
Les mer »