Soal ketum menjabat lama, PKS melihat itu adalah kesalahan dari parpol.
yang menjabat begitu lama merupakan kesalahan parpol itu sendiri tidak melaksanakan regenerasi kepemimpinan. Kesalahan bukan terletak pada UU Partai Politik, yang kini digugat di MK.
Sebelumnya, warga Nias bernama Eliadi Hulu dan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Saiful Salim menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ke MK. Mereka meminta MK membatasi masamaksimal 10 tahun agar tidak lagi terjadi otoritarianisme dan dinasti politik. Eliadi dan Saiful meminta MK mengubah bunyi pasal tersebut menjadi:"Pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, khusus ketua umum atau sebutan lainnya, AD dan ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut."
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Soal Gugatan Masa Jabatan Ketum Parpol di MK, Sekjen PKS: Salah PartainyaSekjen PKS, Aboe Bakar Al Habsyi menanggapi adanya gugatan masa jabatan ketua umum partai politik (Parpol) di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, MK tidak mes
Les mer »
Tolak Masa Jabatan Ketum Parpol Dibatasi, Masinton: Bu Mega Diinginkan Grassroot PDIPElite PDIP Masinton meminta agar negara nggak perlu terlalu jauh mengatur mekanisme organisasi partai politik. Kata dia, setiap parpol memiliki karakteristik dan cirinya.
Les mer »
Kades di Letbaun NTT Tolak Perpanjang Masa Jabatan 9 Tahun'Ini bukan kerajaan, sehingga kepala desa akan berbuat sewenang-sewenang sampai sembilan tahun.'
Les mer »
PKS Balas Sentilan PDIP ke Anies soal JIS: Orang Luar Jangan Asal MenilaiAnggota Komisi D DPRD DKI dari PKS Abdurrahman Suhaimi membalas sentilan PDIP DKI Jakarta terhadap Anies Baswedan terkait polemik Jakarta International Stadium.
Les mer »
PKS Balas PDIP soal JIS: Renovasi Bukan Berarti Bangunan Gagal!PDIP DKI menilai JIS berkualitas kampungan dan abal-abal karena direnovasi meski belum terpakai. PKS menyebut adanya renovasi bukan berarti bangunan gagal.
Les mer »
Soal Dana Desa, PKS: Beberapa Desa Ada yang Sudah Dapat di Atas Rp 2 MiliarAnggota Baleg DPR dari Fraksi PKS sebut dengan aturan yang ada saat ini beberapa desa sudah ada yang dapat dana desa lebih dari Rp 2 miliar
Les mer »