RADARSEMARANG.ID, KENDAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal masih kekurangan 8.000 aparatur sipil negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). kebutuhan tersebut merupakan jumlah ideal kebutuhan Pemkab Kendal. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
RADARSEMARANG.ID, KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal masih kekurangan 8.000 aparatur sipil negara maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja . kebutuhan tersebut merupakan jumlah ideal kebutuhan Pemkab Kendal.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kendal, Wahyu Hidayat mengatakan, kebutuhan ASN dan P3K sangatlah vital. “Kebutuhan formasi ASN masih dalam tahap usulan ke dan perhitungan di pemerintah pusat. Tapi akan dipenuhi dengan P3K,” Kata Wahyu, Jumat .
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Dinilai tidak MendesakPerpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dinilai ama sekali tidak memiliki urgensi terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Les mer »
Rombongan Biksu Jalan Kaki ke Borobudur Ditarget Sampai Kendal Sore NantiRombongan biksu dari berbagai negara di Asia Tenggara yang sedang menjalani ritual thudong telah sampai di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Les mer »
Meta PHK 490 Karyawan di Irlandia, Target Total Seluruh Dunia 10 Ribu PegawaiCEO Meta Mark Zuckerberg menyetujui perusahaan akan memangkas 10.000 karyawan lagi dalam beberapa bulan mendatang.
Les mer »
Pegawai Lapas Situbondo Mendadak Dites Urine, Hasilnya BeginiBeritaJatim Pegawai Lapas Situbondo Mendadak Dites Urine, Hasilnya Begini pegawailapas tesurine
Les mer »
Nyamar Jadi Ojol yang Beli Rokok, Perampok Gasak Belasan Juta dan Sekap Pegawai MinimarketKawanan perampok menyatroni salah satu minimarket di Kelurahan Keradenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Raby malam, 24 Mei 2023.
Les mer »
Eks Pegawai Minta Jangan Gunakan KPK Sebagai Alat Pilpres 2024 |Republika OnlineIM57+ Institute menilai, judicial review UU KPK sarat kepentingan pribadi.
Les mer »