Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mendukung revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk ...
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mendukung revisi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional untuk menguatkan kinerja institusi tersebut sesuai dengan rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum.
Ia mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan mengharmonisasikan revisi peraturan tersebut sesuai dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk Polri. Yasonna menilai kerja sama antara Polri dan Kompolnas saat ini semakin membaik dan profesional.Diketahui, Tim Percepatan Reformasi Hukum menyampaikan lebih dari 150 rekomendasi prioritas Presiden Joko Widodo pada September lalu untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.
Setelah bekerja kurang lebih tiga bulan, tim yang beranggotakan 34 tokoh akademisi dan perwakilan masyarakat sipil ini merampungkan dokumen Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Potret Prabowo dan Wamentan Foto Bareng Saat Upacara Kesaktian PancasilaInilah momen saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berfoto bersama dengan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi.
Les mer »
Pengacara Keluarga Brigadir SH Disebut Sudah Tonton Rekaman CCTVPolda Kalimantan Utara telah menyampaikan rekaman CCTV kepada keluarga Brigadir SH disaksikan pengacara dan Kompolnas.
Les mer »
Gelar Rakernas II, ADKASI Samakan Persepsi Terkait Perpres Nomor 53 Tahun 2023Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II di Hotel Borobudur
Les mer »
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Pemberi Kerja Wajib Lapor Saat Buka Lowongan PekerjaanPemberi kerja diharuskan melapor dahulu saat akan membuka lowongan pekerjaan. Pelaporan akan dilakukan melalui sistem yang akan disediakan.
Les mer »
Apa Kabar Aturan Pembatasan Pertalite? Ini Kata Menteri ESDMRevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tak kunjung terbit terkait pembatasan BBM subsidi.
Les mer »