Mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, angkat suaara soal tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
Liputan6.com, Jakarta - Dia mengaku bingung apakah teori-teori hukum masih berlaku sekarang. Sebab dari legal struktur sebetulnya perangkat hukum kita sudah memadai. Namun dalam hal legal kultur sebaliknya.
“Lahirnya PP Nomor 28/2022 jika dianggap terlambat tidak akan masalah, sepanjang isinya bertentangan dengan nilai keadilan maka layak digugat publik,” nilai Palguna. 2 dari 2 halamanAspek BudayaMenanggapi dari aspek budaya, Direktur LBH Bali Woman Crisis Center, Ni Nengah Budawati menyatakan budaya leluhur bangsa sudah meninggalkan ajaran dan pola sikap untuk berbuat baik dan menolak berbuat salah, serta menganggungkan keselarasan alam dan isinya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Mantan Hakim MK Sebut PP Nomor 28/2022 Perlu Diuji Materi, Ini AlasannyaMantan Hakkm MK mengkritik terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
Les mer »
Negara-Negara Korban 'Malapetaka' Baru Bumi: Inggris-ChinaKrisis yang disebabkan perubahan iklim terus muncul di dunia. Sejumlah negara-negara maju kini terancam.
Les mer »
Kenapa di Negara-negara Afrika Banyak Diktator?Sejumlah negara di Afrika banyak dipimpin oleh diktator usai kelompok militer masing-masing negara melancarkan kudeta.
Les mer »
Gugatan Kasus Water Tank Depok, Majelis Hakim PTUN Bandung Sidang Lapangan di LokasiMajelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung melakukan sidang lapangan di lokasi Water Tank Depok.
Les mer »
Siap-siap, Militer 20 Negara Akan Gelar Latihan Gabungan Super Garuda Shield di IndonesiaRibuan prajurit TNI dan kekuatan alutsista negara-negara sahabat akan dikerahkan dalam latihan militer tersebut.
Les mer »
WHO Resmi Gelar KTT Perdana tentang Pengobatan TradisionalDari 194 negara anggota WHO, 170 negara mengakui penggunaan obat tradisional dan komplementer sejak 2018. Tapi hanya 124 negara yang punya regulasi terkait.
Les mer »