Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka tidak mendistorsi peran partai politik (parpol).
Adapun pertimbangan di atas menjawab dalil para penggugat jika penyelenggaraan pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka telah mendistorsi peran partai politik atau parpol.
“Menurut Mahkamah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat UUD 1945 yang menempatkan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR/DPRD, dalam batas penalaran yang wajar, dalil demikian adalah sesuatu yang berlebihan." "Terlebih lagi fakta menunjukkan bahwa sejak penyelenggaraan pemilu pasca-amendemen UUD 1945, partai politik menjadi satu-satunya pintu masuk bagi warga negara yang memenuhi persyaratan untuk dapat diajukan sebagai calon anggota DPR dan DPRD," jelasnya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Puan Pastikan DPR Siap Laksanakan Putusan MK terkait Sistem PemiluMK memutuskan sistem pemilu Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka.
Les mer »
Besok, MK akan Bacakan Putusan soal Gugatan terhadap Sistem Proporsional TerbukaMahkamah Konstitusi akan membacakan putusan mengenai gugatan sistem proporsional terbuka di dalam Undang-Undang Pemilu pada Kamis 15 Juni 2023
Les mer »
Jelang Putusan MK, Rektor UII Yogya Berharap Sistem Proporsional Terbuka DipertahankanRektor UII menilai sistem proporsional terbuka memberikan kepastian bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pemeliharaan iklim demokrasi terjaga
Les mer »
Muhammadiyah Harap Hakim MK Tetap Putuskan Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka |Republika OnlinePutusan uji materi UU Pemilu akan dibacakan MK pada Kamis (15/6/2023).
Les mer »
Jelang Putusan MK, Ibas: Demokrat Konsisten Ingin Sistem Proporsional Terbuka |Republika OnlineKetua Fraksi Demokrat Ibas sebut Demokrat konsisten ingin sistem proporsional terbuka
Les mer »
Prediksi Dosen UI: MK Tolak Gugatan Sistem Proporsional Terbuka Sambil Berikan Batasan |Republika OnlinePutusan gugatan UU Pemilu terkait sistem proporsional pemilu akan diputus MK besok.
Les mer »