Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengungkapkan revisi Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) terkait penyelenggaraan perumahan ...
Arsip foto - Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. ANTARA/HO-Kementerian PUPR/pri.
"Dalam revisi UU diatur bahwa kewajiban pengembang perumahan yang tertunda dalam melaksanakan peraturan pola hunian berimbang bisa dilakukan di IKN. Dengan demikian dapat menambah stok hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat," ujar Bambang di di Bendungan Sepaku Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa.
OIKN dengan Kementerian/Lembaga RI mendampingi Kementerian PPN/Bappenas RI menyampaikan pokok urgensi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
OIKN: Investor swasta bangun fasilitas kesehatan di IKN bulan depanOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengatakan investor swasta mulai melakukan konstruksi sejumlah fasilitas pelengkap infrastruktur dasar seperti fasilitas ...
Les mer »
Revisi UU IKN Paksa Presiden Berikutnya Lanjutkan Pemindahan Ibu KotaPada slide paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terdapat perubahan pada Pasal 24 ayat 3 UU IKN. Pada pasal ini dijelaskan bahwa pemindahan ibu kota negara menjadi program prioritas nasional selama paling singkat 10 tahun sejak UU IKN diundangkan.
Les mer »
Otorita IKN Ungkap 2 Proyek Aguan-Sukanto Tanoto di Ibu Kota BaruOtorita Ibu Kota Nusantara menyebut pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan dan Sukanto Tanoto akan membangun 2 jenis proyek di IKN.
Les mer »
Demokrat Kritik IKN Jokowi: Jangan Kayak Tol Trans Sumatera!Fraksi Demokrat di DPR mengkritik anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara
Les mer »
RUU IKN bahas penghapusan Pulau Balang dari wilayah IKNMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa RUU IKN yang baru ...
Les mer »
Revisi UU IKN, Presiden Mendatang Tak Bisa Serta-merta Hentikan Pembangunan IKNPemerintah memuat sembilan pokok perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal itu di antaranya penguatan kedudukan Otorita, kemudahan investasi, dan jaminan kelangsungan IKN.
Les mer »