Pakar Hukum Pidana Desak DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Alasannya

Norge Nyheter Nyheter

Pakar Hukum Pidana Desak DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Alasannya
Norge Siste Nytt,Norge Overskrifter
  • 📰 VIVAcoid
  • ⏱ Reading Time:
  • 10 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 7%
  • Publisher: 90%

Pakar hukum pidana, Anwar Husin mengatakan, aparat penegak hukum sangat sulit melakukan perampasan aset dari hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku.

Dalam praktiknya aparat penegak hukum sangat sulit melakukan perampasan aset dari hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku.“Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset sangat banyak, serta belum adanya kerjasama Internasional yang memadai dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset,” Kata Anwar.tersebut mengatakan, urgensi pembentukan UU pemberantasan aset sangat mendesak.

Ketentuan perampasan aset di Indonesia kaya Anwar, baik secara pidana atau perdata telah dituangkan dalam beberapa peraturan hukum seperti KUHP dan KUHAP serta Undang-undang Tipikor.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

VIVAcoid /  🏆 3. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Laporan Penggelapan Ditindaklanjuti, Kubu Yadi Kusniadi Apresiasi Polda MetroLaporan Penggelapan Ditindaklanjuti, Kubu Yadi Kusniadi Apresiasi Polda MetroKuasa hukum korban dugaan tindak pidana penggelapan Nurokhim menyatakan kasus tersebut sudah menemui titik terang.
Les mer »

Soal Polisi Baru Usut Kasus Setelah Viral di Medsos, Pengamat: Kewajibannya Dimulai Sejak Adanya Laporan MasyarakatSoal Polisi Baru Usut Kasus Setelah Viral di Medsos, Pengamat: Kewajibannya Dimulai Sejak Adanya Laporan MasyarakatMenurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, polisi memiliki kewajiban untuk menangani sebuah kasus sejak adanya laporan.
Les mer »

DPR Desak Pemerintah Divestasi Saham Vale, Untungnya Apa?DPR Desak Pemerintah Divestasi Saham Vale, Untungnya Apa?DPR Desak Pemerintah Divestasi Saham Vale, Untungnya Apa?
Les mer »

Jabatan Diperpanjang, Pimpinan KPK Apresiasi Presiden Jokowi Taat HukumJabatan Diperpanjang, Pimpinan KPK Apresiasi Presiden Jokowi Taat HukumWakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengapresiasi atas keputusan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap putusan MK.
Les mer »

Mahfud: Tim Percepatan Reformasi Hukum Kredibel dan Berintegritas |Republika OnlineMahfud: Tim Percepatan Reformasi Hukum Kredibel dan Berintegritas |Republika OnlineMahfud tegaskan bahwa ia sendiri yang memilih anggota tim itu.
Les mer »



Render Time: 2025-03-10 00:43:36