Pakar Hukum Sebut MK Mestinya Tak Putuskan Batas Usia Capres-Cawapres: Itu Tugas DPR dan Pemerintah

Norge Nyheter Nyheter

Pakar Hukum Sebut MK Mestinya Tak Putuskan Batas Usia Capres-Cawapres: Itu Tugas DPR dan Pemerintah
Norge Siste Nytt,Norge Overskrifter
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 37 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 63%

Pakar Hukum Tatanegara Bivitri Susanti mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya memutuskan batas usia capres-cawapres.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya memutuskan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden .

Bivitri menyebut, aturan mengenai batas usia capres-cawapres merupakan tugas Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, bukan MK yang notabene lembaga yudikatif.Ia menilai, gugatan atas aturan batas usia capres dan cawapres di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan langkah yang tidak etis.

Pasalnya, gugatan tersebut memaksakan perubahan sistem ketatanegaraan secara mendadak melalui insitusi negara dengan cara yang tidak lazim. "Bahkan, kalau ini dikabulkan, saya bisa berargumen lebih jauh dan lebih panjang," kata pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu.Merusak peradaban politik, karena menurut Bivitri, gugatan tersebut didugauntuk mencalonkan anak presiden semata.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Pakar Hukum Ungkap Alasan Aturan Produk Tembakau Harus Keluar dari RPP UU KesehatanPakar Hukum Ungkap Alasan Aturan Produk Tembakau Harus Keluar dari RPP UU KesehatanSelain merugikan ekonomi, aturan produk tembakau di RPP UU Kesehatan juga dinilai tidak memiliki dasar yang kuat dari segi hukum.
Les mer »

Pakar Hukum Apresiasi Kinerja Ketua KPK Meski Digoyang Rumor PemerasanPakar Hukum Apresiasi Kinerja Ketua KPK Meski Digoyang Rumor PemerasanJPNN.com : Pakar Hukum dari Universitas Padjajaran (Unpad) Prof. Romli Atmasasmita mengapresiasi kinerja Ketua KPK Firli Bahuri di tengah dugaan pemerasaan
Les mer »

Digoyang Rumor Pemerasan, Pakar Hukum Malah Apresiasi Kinerja Ketua KPKDigoyang Rumor Pemerasan, Pakar Hukum Malah Apresiasi Kinerja Ketua KPKBerita Digoyang Rumor Pemerasan, Pakar Hukum Malah Apresiasi Kinerja Ketua KPK terbaru hari ini 2023-10-10 11:08:48 dari sumber yang terpercaya
Les mer »

SYL Janji Kooperatif Hadapi Proses Hukum KPK, Minta Penegakan Hukum Tak Dicampuri Politik PraktisSYL Janji Kooperatif Hadapi Proses Hukum KPK, Minta Penegakan Hukum Tak Dicampuri Politik PraktisSyahrul Yasin Limpo janji hadapi proses hukum yang menjeratnya dengan kooperatif dan minta penegakan hukumnya tak dicampuri politik praktis.
Les mer »

Kasus Kopi Sianida Kembali Mencuat, Pakar IT Sebut Ada Kejanggalan dari Barang Bukti CCTV - Jawa PosKasus Kopi Sianida Kembali Mencuat, Pakar IT Sebut Ada Kejanggalan dari Barang Bukti CCTV - Jawa PosPakar IT, Abimanyu yang membeberkan sejumlah kejanggalan kematian Wayan Mirna Salihin dengan pelaku pembunuhannya adalah Jessica Wongso.
Les mer »

Kuasa hukum sebut Lukas Enembe tidak bisa ikut sidang vonis besokKuasa hukum sebut Lukas Enembe tidak bisa ikut sidang vonis besokTim penasihat hukum mantan Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan kliennya tidak bisa mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN ...
Les mer »



Render Time: 2025-02-27 06:40:59