Pakar hukum menyebut PERPPU CIPTAKER sangat tergesa-gesa untuk disahkan yang akhirnya mengabaikan Undang-Undang Dasar.
, dibutuhkan cara yang cepat untuk mengeluarkan Perppu. Pak Menteri salah istilah, mendesak bukan memaksa," lanjutnya.[TOP 3 NEWS] Pengemudi Fortuner Viral, Perppu Ciptaker Disahkan, Jokowi Soal Pilot Susi Air
"Undang-Undang Dasar Pasal 22, di ayat 1, 2, dan 3 sudah jelas itu mengenai hal ihwal kegentingan memaksa. Tidak satu pun dijelaskan oleh pemerintah dan DPR soal konstitusi," ujarnya.Sebelumnya diberitakan, penerbitan Perppu Ciptaker menuai banyak protes. Pada 25 Januari 2023, sebanyak 13 serikat pekerja menggugat Perppu Cipta Kerja ke MK.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Pakar Undang-Undang Sebut RUU Kesehatan Jangan Keluar dari PakemnyaRUU Kesehatan harus mengatur isu kesehatan saja, tidak keluar pada isu lainnya, apalagi masuk pada kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan.
Les mer »
Article headlineGELORA.CO -Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) ole...
Les mer »
Fraksi Demokrat di DPR AS Desakkan Undang-Undang SenpiBerbicara di tangga Gedung Capitol, Rabu (29/3) pagi, fraksi Demokrat DPR Amerika mendesakkan undang-undang senjata api. Mereka menyampaikan itu setelah kembali terjadi penembakan massal, kali ini di sebuah sekolah dasar Kristen di Nashville minggu ini. Anggota DPR Hakeem Jeffries mengatakan,...
Les mer »
Permenaker Nomor 5/2023 Disebut Bertentangan dengan Undang-UndangDalam hubungan kerja golongan pekerja sangat sering berada dalam posisi paling rentan
Les mer »
AAJI Dukung Penerapan Undang-Undang P2SKAAJI secara reguler akan berdialog dengan semua perusahaan anggota khususnya yang membidangi legal & compliance guna mempersiapkan perubahan-perubahan aturan.
Les mer »
MK: Pengaturan Masa Jabatan Kades Tergantung Pembentuk Undang-undangMK tak sependapat jika masa jabatan kepala desa dan periode masa jabatannya harus disamakan dengan jabatan publik lain, seperti presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Polhuk AdadiKompas
Les mer »