Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji ...
Keputusan MK ini jelas-jelas sudah masuk ke ranah politik. Jadi bukan mahkamah hukum, tapi politik, menjadi bagian dari politik
"Keputusan MK ini jelas-jelas sudah masuk ke ranah politik. Jadi bukan mahkamah hukum, tapi politik, menjadi bagian dari politik," kata Aan, yang juga merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ia menambahkan, dikabulkan-nya sebagian gugatan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah tersebut, memberikan ruang kepada seseorang secara individu.. Sementara ini memberikan ruang kepada seseorang secara individual. Ini politis dan individual," ucapnya.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.Mahkamah mengabulkan sebagian Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia bernama Almas Tsaqibbirru Re A yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Pakar Hukum Tata Negara Sebut MK Tak Berwenang Memutus Perkara Batas Usia Capres-CawapresPakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi mengatakan MK K tidak berwenang untuk menetapkan norma terkait batas umur usia capres atau cawapres.
Les mer »
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Batasan Umur Capres dan Cawapres Bukan DiskriminasiMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddigie, mengatakan masalah batasan umur capres/cawapres tidak bisa dipandang sebagai diskriminasi.
Les mer »
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Regresi Demokrasi Era Jokowi Lebih Parah dari SoehartoPakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai ada regresi demokrasi yang cukup besar di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Les mer »
Pakar Hukum Tata Negara: Yang Berhak Putuskan Batas Usia Capres-Cawapres Bukan MK Tapi DPRMahkamah Konstitusi (MK) pada hakikatnya tidak berwenang menetapkan norma terkait batas umur usia capres atau cawapres yang berhak maju di Pilpres.
Les mer »
Pakar Hukum Tata Negara Nilai MK tidak Berwenang Tetapkan Batas Usia Capres-CawapresBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
Les mer »
Pakar Hukum Tata Negara: MK Tak Berwenang Putuskan Batas Usia Capres CawapresBerita Pakar Hukum Tata Negara: MK Tak Berwenang Putuskan Batas Usia Capres Cawapres terbaru hari ini 2023-10-15 02:48:14 dari sumber yang terpercaya
Les mer »