Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman baru-baru ini mengatakan, proses pemeriksaan terhadap judicial review (uji materi) usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah selesai.
Liputan6.com, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman baru-baru ini mengatakan, proses pemeriksaan terhadap"judicial review" usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah selesai. Katanya, putusan atas gugatan usia minimal capres/cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun tinggal diumumkan oleh MK.
Disinyalir, hal itu terjadi karena ada gugatan baru yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memohonkan syarat menjadi capres/cawapres adalah berusia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Open legal policy” atau kebijakan hukum terbuka adalah kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR RI. "Tapi saya juga heran, MK sering katakan ini ‘open legal policy’, jangan diganggu. Tapi kadang MK bermain juga. Contohnya dalam kasus perpanjangan masa jabatan komisioner KPK . Inilah yang saya khawatirkan dari MK," paparnya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Catatan untuk Undang-Undang KesehatanPada dasarnya, 11 undang-undang terkait kesehatan yang dicabut masih berjalan baik. Hal-hal yang belum dapat mengantisipasi misi Presiden terkait transformasi kesehatan cukup disusun saja UU Transformasi Kesehatan.
Les mer »
Undang-Undang Migas Direvisi, Ahli Usulkan Hal IniMenurut praktisi migas, hal paling penting dalam pembahasan revisi UU Migas adalah mengenai peran dari Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.
Les mer »
Maraknya Mafia PKPU, ILDES Adakan Acara Untuk Bedah Akar Masalah Dengan Hadirkan 3 Pakar HukumMaraknya kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melibatkan para pengusaha nasional di Indonesia, menjadi latar belakang ILDES akan melaksanakan webinar.
Les mer »
Pakar: Indonesia butuh payung hukum khusus untuk energi terbarukanPakar hukum lingkungan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yulinda Adharani menilai Indonesia membutuhkan payung hukum khusus untuk energi terbarukan, karena ...
Les mer »
Eks Dirut Pertamina Bantah Terlibat, Pakar Hukum Pidana: Tetap Harus Tanggung JawabPengamat hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar, memberikan tanggapan atas Karen yang menyebut bahwa aksinya mengikuti perintah jabatan.
Les mer »
Koreksi Pendapat Pakar Hukum soal Tanah Rempang, Chandra Singgung Putusan MKKetua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan mengoreksi pendapat pakar hukum pertanahan Tjahjo Arianto soal tanah Pulau Rempang. Singgung putusan MK.
Les mer »