Mahkamah Konstitusi (MK) rencananya akan memutuskan Perkara Nomor 114/PUU/XX/2022 pada hari ini Kamis, (15/6/2023)
dimana Putusan MK ini akan menentukan nasib sistem Pemilihan Umum 2024 apakah akan diselenggarakan tetap secara proporsional terbuka atau diubah dengan sistem proporsional tertutup.
Hal ini selaras dan konsisten dengan Putusan MK Nomor 22/PUU/IV/2008 terdahulu yang menegaskan bahwa dasar penetapan calon terpilih berdasarkan calon yang mendapatkan suara terbanyak secara berurutan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang ditetapkan hanya di internal Partai Politik .
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Ahli Hukum Tata Negara Kritisi RUU Kesehatan: Jangan untuk Mendulang KeuntunganAhli hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritisi RUU Kesehatan yang dikhawatirkan menempatkan kesehatan sebagai industri dan sarana mendulang keuntungan
Les mer »
Pakar Hukum: Haris-Fatia Berhak Sampaikan Kritik, Tidak Bisa Dipidana |Republika OnlinePakar hukum sebut Haris-Fatia berhak menyampaikan kritik dan tidak bisa dipidana.
Les mer »
Pakar di Unpad Sebut AI Jadi Tantangan dalam Hukum Perlindungan Data PribadiPakar di Unpad menyebut perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) memberikan tantangan tersendiri terhadap hukum perlindungan data pribadi.
Les mer »
Pakar Hukum Pidana: Kesaksian Ayah David Sangat Krusial untuk Kasus Ini - tvOneAristo Pangaribuan selaku Pakar Hukum Pidana menilai bahwa kesaksian ayah David sangat krusial dalam kasus penganiayaan anaknya. - tvOne
Les mer »
Jika Wewenang Jaksa Dicabut, Pakar Hukum Khawatir Korupsi di Daerah Sulit Ditangani - Jawa PosAda masalah terkait kewenangan kejaksaan dalam menangani perkara rasuah. Namun, cakupannya di tingkat peraturan perundang-undangan.
Les mer »
Tanggapan Pengamat saat Kuasa Hukum Shane Ungkap Tekanan ke Kliennya di Kasus Penganiayaan DavidPakar Hukum Pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho mengugnkapkan bahwa....
Les mer »