Delapan fraksi partai politik (parpol) di DPR RI meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menerapkan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Mereka beranggapan, jika sistem pemilu diubah menjadi ke proporsional tertutup, itu adalah sebuah kemunduran.
Mereka beranggapan, jika sistem pemilu diubah menjadi ke proporsional tertutup, itu adalah sebuah kemunduran.
"Kami meminta supaya tetap sistemnya terbuka," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Kahar Muzakir di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa . Menurutnya, perubahan sistem sudah tidak bisa lagi dilakukan mengingat proses tahapan pemilu saat ini sudah berjalan. Terlebih, parpol peserta pemilu sudah menyerah daftar calon sementara anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum ."Setiap partai politik calegnya itu dari DPRD Kabupaten/Kota, DPR RI jumlahnya kurang lebih 20 ribu orang. Jadi kalau ada 15 partai politik itu ada 300 ribu orang.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono juga menegaskan dukungan terhadap sistem proporsional terbuka."Kami mendukung sistem proporsional terbuka. Kami tidak ingin mendapat calon anggota DPR RI seperti membeli kucing dalam karung," tegas Ibas. "Kami mendorong, mengingatkan kepada hakim-hakim MK agar tetap konsekuen dan melihat time frame waktunya agar kita fokus agar bagaimana ke depan bisa menyelenggarakan perhelatan demokrasi yang beretika, yang jurdil dan transparan."
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Polemik Proporsional Tertutup, Habiburokhman Gerindra Ingatkan Anggaran MK Ditentukan DPRAnggota DPR Habiburokhman berharaop Mahkamah Konstitusi untuk tidak memutuskan sistem pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup.
Les mer »
Mahkamah Konstitusi Bakal Usut Dugaan Kebocoran Putusan Sistem PemiluMahkamah Konstitusi akan mengusut dugaan kebocoran putusan tentang sistem pemilu proporsional tertutup yang sempat diungkapkan Denny Indrayana.
Les mer »
Bantah Dugaan Kebocoran Putusan soal Sistem Pemilu, Ini Kata Jubir Mahkamah Konstitusi!Mahkamah Konstitusi menyebut belum ada bahasan terkait putusan MK, tentang sistem pelaksaan pemilu.
Les mer »
Dasar Kontrak Asuransi Digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), Dinilai Tidak AdilMahkamah Konstitusi memberi pemohon waktu 14 hari untuk memperbaiki dasar gugatan uji materi atas dasar kontrak asuransi.
Les mer »