Partai Berkarya turut menuntut negara agar membayar ganti rugi Rp 240 miliar imbas tidak lolosnya mereka sebagai peserta Pemilu 2024. Tuntutan ini merupakan materi gugatan perdata atas KPU RI yang mereka masukkan ke PN Jakpus. Nasional PartaiBerkarya
turut menuntut negara agar membayar ganti rugi imbas tidak lolosnya mereka sebagai peserta Pemilu 2024.
Langkah hukum ini persis upaya yang pernah ditempuh Partai Rakyat Adil Makmur , di mana PN Jakpus akhirnya keluar memenangkan Prima dan menyatakan KPU RI melakukan perbuatan melawan hukum. "Menghukum tergugat untuk menunda seluruh alur tahapan Pemilu 2024, sampai penggugat dinyatakan sebagai partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2024, atau sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ," bunyi petitum kelima.
Sementara itu, KPU RI berjanji akan mengerahkan upaya maksimal untuk menghadapi gugatan perdata Partai Berkarya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Partai Berkarya Tiru Langkah Partai Prima Gugat KPU Tunda Pemilu |Republika OnlinePartai Berkarya mengikuti langkah Partai Prima untuk gugat KPU menunda Pemilu.
Les mer »
Lewat PN Jakarta Pusat, Partai Berkarya Minta Pemilu 2024 DitundaSalah satu permintaan Partai Berkarya kepada majelis hakim adalah menghukum KPU untuk menunda seluruh alur tahapan Pemilu 2024.
Les mer »
Partai Berkarya Gugat KPU Minta Pemilu 2024 Ditunda dan Ganti Rugi Rp240 MiliarPartai Berkarya layangkan gugatan pemilu kepada KPU. Dalam gugatanya partai yang dimotori Tomy Soeharto tersebut meminta KPU melakukan penundaan tahapan pemilu
Les mer »
Alasan Partai Berkarya Minta Penundaan Pemilu 2024Partai Beringin Karya (Berkarya) mengajukan gugatan perdata terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan meminta penundaan seluruh tahapan Pemilu 2024.
Les mer »
Ramadhan Untuk Serap AspirasiPartai-partai juga memanfaatkan Ramadhan untuk safari dan konsolidasi menyambut Pemilu 2024.
Les mer »
Digugat Partai Berkarya, KPU Belajar dari Pengalaman PrimaKetua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya menjadikan pengalaman saat digugat Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima sebagai pelajaran.
Les mer »