Partai Buruh: Tidak Boleh Tunduk pada DPR, KPU Perlu Pangkas Persyaratan Bacaleg

Partai Buruh: Tidak Boleh Tunduk pada DPR, KPU Perlu Pangkas Persyaratan Bacaleg Sindonews BukanBeritaBiasa .

mengingatkan hal itu karena KPU dijadwalkan melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR guna membahas antara lain rancangan Peraturan KPU Tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD pada hari ini.

Dia mengatakan, ketentuan tersebut telah tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 dan ditegaskan kembali pada perkara yang dimohonkan Partai Buruh melalui Putusan Nomor 78/PUU-XX/2022. Dia mengungkapkan pada 6 April 2023 di Kantor Partai Buruh, enam parpol nonparlemen sudah merumuskan sejumlah isu aturan pencalonan anggota DPR dan DPRD. “Keenam parpol tersebut adalah Partai Buruh, Partai Persatuan Indonesia , Partai Bulan Bintang , Partai Gelombang Rakyat Indonesia , Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nasional ,” ungkapnya.

Pertama, soal syarat ijazah. Selain fotokopi ijazah yang dilegalisir, kata dia, semestinya KPU juga dapat memberikan opsi lain berupa hasil scan atau pindai ijazah asli misalnya.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Massa Partai Buruh Geruduk Gedung DPR, Tolak Omnibus Law Cipta KerjaMassa Partai Buruh kembali demonstrasi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/04/2023). Mereka menolak UU Cipta Kerja.
Les mer »

Partai Buruh akan Gugatan Pemotongan Upah Pekerja, Ini Dasar ArgumentasinyaPartai Buruh dan organisasi serikat buruh bakal mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terkait pemotongan upah buruh sebesar 25 persen.
Les mer »

PT DKI Kabulkan Banding KPU Atas Partai Prima soal Penundaan Pemilu 2024, Putusan PN Jakspus BatalPT DKI Kabulkan Banding KPU Atas Partai Prima soal Penundaan Pemilu 2024
Les mer »

PT DKI Nyatakan PN Jakpus Tak Berwenang Adili KPU Vs Partai PrimaPengadilan Tinggi Jakarta menyatakan PN Jakpus dinyatakan tidak berwenang mengadili gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melawan KPU RI.
Les mer »

Putusan Tunda Pemilu Dibatalkan, KPU Tetap Lanjutan Verifikasi Ulang Partai Prima  |Republika OnlineSebab, UU Pemilu mengharuskan KPU melaksanakan setiap putusan Bawaslu.
Les mer »

Hari Ini, 500 Buruh Akan Geruduk DPR RI Tolak UU CiptakerSerikat buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada hari ini, Selasa (11/4/2023), menuntut pencabutan UU Cipta Kerja.
Les mer »