PBB: Perlakuan Taliban terhadap Perempuan adalah 'Apartheid Gender' TempoDunia
TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pakar PBB, Senin, 19 Juni 2023, mengatakan bahwa perlakuan terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan oleh Taliban bisa menjadi 'apartheid gender' karena hak-hak mereka terus dilanggar secara serius oleh otoritas de facto negara itu.
'Seorang juru bicara Taliban mengatakan pemerintahan mereka menerapkan hukum Islam dan menuduh PBB dan lembaga-lembaga Barat melakukan 'propaganda'.'Laporan Richard Bennett tentang situasi di Afghanistan adalah bagian dari propaganda semacam itu, yang tidak mencerminkan kenyataan,' kata juru bicara Zabihullah Mujahid dalam sebuah pernyataan.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Pakar PBB: Perlakuan Taliban terhadap Perempuan Bisa Dikategorikan \u0027Apartheid Gender\u0027Seorang pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan pada Senin (19/6) bahwa perlakuan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan bisa menjadi 'apartheid gender” sejalan dengan pelanggaran serius yang dilakukan oleh otoritas de facto negara itu terhadap hak-hak mereka....
Les mer »
Lindungi Perempuan, Komnas Perempuan Ajukan Sistem Peradilan Pidana TerpaduKomnas Perempuan mengajukan konsep sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan untuk merespons RUU KUHAP.
Les mer »
Konser Bruno Mars Diduga Beri Perlakuan Khusus ke Idol K-pop, Termasuk Member BTS hingga BLACKPINKNetizen Korea Selatan mempertanyakan alasan idol K-pop diberikan kursi paling depan di konser Bruno Mars, padahal non selebritas juga berhak.
Les mer »
RM-V BTS Hingga G-Dragon, Promotor Konser Bruno Mars Respons Rumor Perlakuan SpesialTerkait kontroversi tiket konser Bruno Mars yang didatangi para selebirit seperti RM dan V BTS hingga G-Dragon, pihak promotor memberikan tanggapan soal tuduhan adanya perlakuan spesial.
Les mer »
KPK Bantah Beri Perlakuan Khusus Kepada Syahrul Yasin LimpoKPK membantah memberi perlakuan khusus kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Les mer »