Tidak menjadi jaminan masing-masing SKPD mengerti tentang penyusunan laporan keuangan, meski telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.
Ikhsan menginginkan proses pengelolaan keuangan yang sudah berjalan dengan baik bisa terus dipertahankan, atau ditingkatkan. Mengingat Pemko Banjarmasin sudah sepuluh kali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Kalsel. Termasuk LHP Keuangan Pemko 2022.
Ikhsan juga menekankan agar SKPD terkait juga menghargai proses. Termasuk tahapan perencanaan dan penganggaran yang sudah mulai berproses. “Jangan sampai pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran di masing-masing SKPD,” tekannya. Sekdako juga mengingatkan agar masing-masing SKPD memperhatikan dan meningkatkan kualitas belanja. “Saya berharap agar belanja pokok bisa lebih besar dibanding belanja penunjang,” bandingnya.Friday, 5 May 2023
Pemerintah Kota Banjarbaru berencana memindah lokasi kantor pelayanan milik dua SKPD ke lokasi yang baru. Yakni kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Telkom Digugat Terkait Dugaan Laporan Keuangan FiktifKonsolidasi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Kompak) bersama dengan Komite Milenial Anti Korupsi (Komik) dan Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas dugaan laporan keuangan Fiktif yang terjadi di PT Telkom Indonesia.
Les mer »
Laporan Keuangan Pemprov DKI Raih Opini WTP Enam Kali Berturut-turutPerolehan keenam diraih saat BPK RI memberikan opini WTP atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2022 pada Senin (29/5/2023).
Les mer »
BPK Berikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan DKIPemprov DKI Jakarta menerima opini WTP atas LKPD 2022 dari BPK. Hal itu diungkapkan di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda penyerahan LHP BPK atas LKPD 2022. Opini WTP kali ini opini keenam bagi DKI. Metro AdadiKompas
Les mer »
Temuan Ganjil BPK, Aset Gedung dan Jembatan Pemprov DKI Dicatat Berukuran 0 Meter PersegiBPK RI menemukan pencatatan ganjil dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2022.
Les mer »
BPK Temukan Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah di JakartaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2022.
Les mer »
BPK Temukan Rp 197 55 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Tak Tersalurkan, Tapi DKI Tetap Dapat WTPPemprov DKI Jakarta tetap dapat opini WTP meski BPK RI menemukan anggaran sebesar Rp197,55 miliar di Provinsi DKI Jakarta tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.
Les mer »