Pemerintah Akan Tambah Daerah Prioritas Penanganan Stunting Jadi 17 Provinsi

Norge Nyheter Nyheter

Pemerintah Akan Tambah Daerah Prioritas Penanganan Stunting Jadi 17 Provinsi
Norge Siste Nytt,Norge Overskrifter
  • 📰 tribunnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 45 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 51%

Penambahan provinsi prioritas penanganan stunting ini, menurut Suprayoga, dilakukan karena angka provinsi di wilayah tersebut mengalami kenaikan.

ILUSTRASI stunting - Inilah ciri-ciri stunting atau bentuk kegagalan pertumbuhan pada anak yang harus diketahui oleh para orang tua. Lakukan tindakan pencegahan ini.

Suprayoga mengungkapkan sebelumnya 12 provinsi prioritas yang terdiri dari tujuh provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi yakni NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara."Kita rencanakan akan menambah empat, ini usulan dari Kemenko PMK yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Barat dan satu lagi Kalimantan Timur. itu yang mengalami kenaikan soalnya, bukan penurunan.

Suprayoga optimistis target 14 persen pada 2024 bisa tercapai dengan seluruh kementerian lembaga serta pemerintah daerah. "Kita bahas dalam rapat ini apa yang perlu kita lakukan dan siasati untuk percepatan tahun depan. Karena waktu untuk penurunanini tinggal punya waktu satu tahun, tahun 2024 harus 14 persen, sementara 2022 akhir kemaren masih di posisi 21,6. Jadi tahun ini kita targetkan bisa turun paling tidak menjadi 17 persen," pungkasnya.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

tribunnews /  🏆 37. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Menteri Desa: Daerah Otonom Baru Semakin Tambah Daerah TertinggalMenteri Desa: Daerah Otonom Baru Semakin Tambah Daerah TertinggalPemerintah menargetkan 25 kabupaten tertinggal bisa dientaskan sampai 2024. Namun, masih ada sekitar 37 kabupaten lain yang masih berstatus tertinggal. Daerah baru dikhawatikan menambah kesedihan.
Les mer »

Pemda Disebut Masih Jarang Pakai Kartu Kredit Pemerintah, Ada Apa?Pemda Disebut Masih Jarang Pakai Kartu Kredit Pemerintah, Ada Apa?Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah oleh pemerintah daerah masih rendah.
Les mer »

Akademisi Sebut Tak Selarasnya Perizinan Pemerintah Pusat dan Daerah Dapat Memicu Konflik AgrariaAkademisi Sebut Tak Selarasnya Perizinan Pemerintah Pusat dan Daerah Dapat Memicu Konflik AgrariaTanah yang mendapatkan HGU adalah area yang telah bebas dari status kawasan hutan, konflik perizinan, garapan masyarakat, kayu atau hasil hutan.
Les mer »

RUU ASN Disahkan Jadi Undang-Undang, Aparatur Sipil Negara di Daerah 3T Akan Diberi Insentif KhususRUU ASN Disahkan Jadi Undang-Undang, Aparatur Sipil Negara di Daerah 3T Akan Diberi Insentif KhususDengan disahkannya RUU ASN menjadi Undang-Undang diharapkan daerah 3T bisa lebih mudah melakukan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Les mer »

Lemahkan UMKM, Pemerintah Akan Tata Kembali Produk Impor yang Membanjiri PasarLemahkan UMKM, Pemerintah Akan Tata Kembali Produk Impor yang Membanjiri PasarMasuknya barang-brang produk negara tertentu, yang sangat murah melemahkan UMKM. Pemerintah akan mengavaluasi kebijakan antidumping dengan akan mengenakan bea masuk antidumping terhadap barang masuk lintas perbatasan.
Les mer »

Pj.Gubernur Jateng Sebut Pemerintah akan Rehabilitasi Rumah yang Terbakar di Pasar Kliwon SoloPj.Gubernur Jateng Sebut Pemerintah akan Rehabilitasi Rumah yang Terbakar di Pasar Kliwon SoloPenanggung Jawab (PJ) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana meninjau lokasi gudang rongsok dan rumah warga yang terbakar di Pasar Kliwon, Solo, Rabu (4/10/2023).
Les mer »



Render Time: 2025-02-28 08:37:31