Pemerintah diminta batalkan aturan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK Firli Cs
MASYARAKAT Anti Korupsi Indonesia mendesak pemerintah segera merevisi keputusan perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi yang kini berubah dari empat tahun menjadi lima tahun.
Boyamin yakin bahwa hukum tak berlaku surut. Artinya, sudah seharusnya kepanjangan lima tahun itu dimaknai untuk periode kepemimpinan KPK yang akan datang.Maka, Boyamin membulatkan tekadnya untuk mengajukan uji materi terkait masa jabatan pimpinan KPK, yang kini berubah dari empat tahun menjadi lima tahun. Boyamin juga meminta Hakim Konstitusi untuk memaknai ketentuan masa jabatan lima tahun pimpinan KPK itu berlaku untuk masa yang akan datang bukan sekarang.
“Ini juga akan menghentikan polemik. Kalau gugatan saya ditolak artinya memang berlaku sekarang lima tahun pimpinan KPK. Sehingga tidak polemik lagi. Karena yang bisa memaknai hanya hakim konstitusi tak bisa pemerintah, ataupun DPR,” tegas Boyamin.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Erick Thohir Diminta Libatkan KPK Usut Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan Waskita dan WIKADua BUMN Karya, PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya diduga melakukan manipulasi laporan keuangan atas kinerjanya. KPK hingga BPKP diminta ikut usut
Les mer »
Pemerintah Diminta Kaji Mineral yang Punya Potensi Hilirisasi |Republika OnlineKebijakan pelarangan ekspor merupakan sebuah dukungan untuk program hilirisasi.
Les mer »
Mahfud MD: Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK Inkonsisten, Alasannya...Merespons Putusan Mahkamah Konstitusi soal masa jabatan Pimpinan KPK, Pemerintah menilai putusan Mahkamah Konstitusi inkonsisten.
Les mer »
Gubernur Maluku Murad Ismail Terima Tanda Jasa Satyalencana Wira Karya di PENAS 2023Penghargaan itu merupakan apresiasi Pemerintah terhadap kinerja dan terobosan Gubernur Maluku dalam mendukung Kebijakan Pemerintah Pusat,
Les mer »
Putar Otak Perkuat Transportasi Umum di PerkotaanAkses trasportasi umum atau angkutan umum menjadi perhatian baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Les mer »