Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Konsultasi Publik guna membahas perubahan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor ...
Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Konsultasi Publik guna membahas perubahan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional di Kota Batam
“Di lapangan kita paham betul memang tidak mudah dalam menyampaikan, mengomunikasikan kepada publik. Namun kita yakin niat awal kita, sejak awal, ingin mendorong pengembangan pembangunan dan ekonomi Batam yang ujung-ujungnya juga pasti untuk kesejahteraan masyarakat kita. Kita terus berupaya, dan Alhamdulillah per hari ini sudah semakin kondusif,” kata Susiwijono melalui keterangan resminya.
Susiwijono menegaskan bahwa perubahan tersebut perlu segera dilakukan sebagai landasan dasar untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi Batam serta untuk kesejahteraan masyarakat Batam. Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum Dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menjelaskan adanya perubahan atas Perpes tersebut dapat mempercepat pembangunan nasional melalui penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Kemenko Marves Dorong Industri Hijau Tekan Kebocoran Sampah ke LautPeraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah di Laut, menargetkan pengurangan kebocoran sampah di laut sebanyak 70 persen di medio 2018-2025
Les mer »
2023 Akan Menjadi Tahun Terpanas dalam SejarahTahun ini akan menjadi tahun terpanas, setidaknya sejak tahun 1940.
Les mer »
Buruh Desak Pemerintah Naikkan Upah Minimum 15% Tahun DepanPartai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah untuk menaikkan upah minimum 15% pada 2024 mendatang.
Les mer »
Cerita Perjuangan Honorer, 25 Tahun Tak Dianggap PemerintahHonorer menunggu hingga 25 tahun untuk lahirnya aturan yang mengakomodasi nasib tenaga honorer di Indonesia.
Les mer »
Syarat Mendapatkan Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Disalurkan Tahun IniPemerintah akan membagikan alat memasak berbasis listrik (AML) atau rice cooker gratis kepada masyarakat mulai tahun ini. Apa syaratnya?
Les mer »
Syarat Penerima dan Jenis Rice Cooker Gratis yang Akan Dibagikan Pemerintah Tahun IniPemerintah akan membagikan rice cooker secara cuma-cuma bagi sebagian masyarakat dengan kriteria tertentu untuk menggalakkan pemanfaatan listrik.
Les mer »