Pemerintah mencatat 70 persen kasus bully sebetulnya pelaku sudah bisa terdeteksi dini, hanya saja solusinya kerap tak tepat dan tak diikuti pembinaan memadai
Hanya saja solusinya kerap tidak tepat, karena hanya memindahkan anak itu dari sekolah satu ke sekolah yang lain, tanpa diikuti dengan pembinaan yang memadai.
Dia menilai kasus perundungan tidak cukup diserahkan kepada otoritas lembaga pendidikan dan keluarga. Dia juga menyampaikan masalah perundungan ini bukan merupakan tanggung jawab satu kementerian teknis saja melainkan lintas kementerian.Menko PMK Muhadjir: Siswa Pelaku Bully Sering Pindah Sekolah "Ya kita tidak bicara sanksi, karena kalau sanksi itu pendekatan kurang. Tapi, bahwa mereka punya tanggung jawab itu iya. Kenapa? Karena kan masuk kurikulum itu adalah semua proses pengalaman belajar yang didapat oleh anak, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah," ujar pria yang menjadi Mendikbud pada kabinet pemerintahan periode 2014-2019 itu.
Ia mencontohkan kasus bully di SMP di Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah Muhadjir mengatakan pelaku sudah tiga kali pindah sekolah karena kasus serupa.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
DPRD DKI Minta Heru Budi Lobi Pemerintah agar Integrasi Tarif Transportasi Berlaku Juga untuk KRLSejauh ini, kebijakan bayar Rp 10 ribu untuk naik lintas moda baru diterapkan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
Les mer »
Selain Insentif 5G, Operator Seluler Juga Minta Keringanan Ini ke PemerintahRespons baik dari pemerintah ditanggapi positif industri telekomunikasi. Tapi, mereka ingin keringanan lainnya.
Les mer »
Kaesang Wanti-wanti Warga Tak Minta Uang ke Caleg: Nanti Minta Balik Modal Waktu jadi PejabatKetua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berkunjung ke Persatuan Gereja Indonesia (PGI).
Les mer »
Kronologi Ghea Indrawari Disebut Sebagai Seorang Mualaf, Minta Akun Penyebar Hoax Minta MaafGhea Indrawari tegaskan sejak lahir sudah Islam.
Les mer »
Pemerintah Pilih Robot, Seleksi PPPK Bakal Lebih KetatPemerintah tengah mengkaji peraturan tambahan terkait pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Les mer »
Pemda Disebut Masih Jarang Pakai Kartu Kredit Pemerintah, Ada Apa?Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah oleh pemerintah daerah masih rendah.
Les mer »