elain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.
"Ya sebenarnya kan kalau rencana pemerintah untuk memajukan Pilkada itu hanya bisa dilakukan kalau terjadi perubahan undang-undang ya, undang-undang Nomor 10 tahun 2016,” kata Doli di Media Center DPR RI, Selasa
“Kalau pandangan dari KPU bahwa itu dan DKPP memungkinkan, ya kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah sebagai penanggung jawab,” tegas Doli. Sebagai informasi, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada ke Komisi II DPR RI untuk mengubah jadwal pilkada serentak.
Kopral TNI Anaknya Ditawari Kasad Dudung Masuk Taruna, Jawabannya Malah BeginiWow Fasilitas Sleeper Bus Agra Mas Seperti Hotel, Bikin Betah Penumpang Sopirnya Cantik Memesona
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Tidak Beralasan Menurut Hukum, Semua Gugatan Terkait UU Cipta Kerja Ditolak MKMK juga menyetujui argumen pemerintah yang disampaikan dalam persidangan ihwal Perppu Ciptaker tersebut disahkan secara mendesak.
Les mer »
[FULL] Pemerintah Usulkan Pilkada 2024 Dimajukan, Siapa Diuntungkan?Usulan dari Mendagri, Tito Karnavian ini dinilai guna mencegah daerah mengalami kekosongan kekuasaan
Les mer »
Pemda Disebut Masih Jarang Pakai Kartu Kredit Pemerintah, Ada Apa?Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah oleh pemerintah daerah masih rendah.
Les mer »
Pemerintah Pilih Robot, Seleksi PPPK Bakal Lebih KetatPemerintah tengah mengkaji peraturan tambahan terkait pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Les mer »
Serikat Buruh Kecewa MK Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UUKSPSI awalnya yakin bahwa MK akan menerima gugatan konfederasi buruh, namun nyatanya tidak sesuai harapan yang diinginkan.
Les mer »
MK Resmi Tolak Gugatan Serikat Pekerja Soal Perppu Ciptaker, 4 Hakim Berbeda Pendapat!Keputusan ini diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion, dari empat hakim konstitusi.
Les mer »