Pengadilan Pajak Digeser dari Kemenkeu ke MA, DJP Bilang Begini

Norge Nyheter Nyheter

Pengadilan Pajak Digeser dari Kemenkeu ke MA, DJP Bilang Begini
Norge Siste Nytt,Norge Overskrifter
  • 📰 detikfinance
  • ⏱ Reading Time:
  • 48 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 23%
  • Publisher: 63%

'Direktorat Jenderal Pajak mendukung sepenuhnya putusan MK tersebut dan berharap keputusan tersebut makin menguatkan fungsi Pengadilan Pajak.'

dari Kemenkeu ke Mahkamah Agung . Dalam prosesnya diberikan waktu maksimal hingga 31 Desember 2026.

"Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2026," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK. MK beralasan berdasarkan UU 1945 dan perubahan UU 48/2009, di antaranya tentang ketentuan pengadilan khusus dan hubungannya dengan lingkungan peradilan di bawah MA.

"Sejak 2004, hanya ada empat lingkungan peradilan yang diakui di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Dengan demikian, mengenai pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam dan melekat pada salah satu lingkungan peradilan tersebut," ucap MK.

"Sehingga sejak saat itu, Pengadilan Pajak dikategorikan sebagai Pengadilan Khusus yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung," ucapnya.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

detikfinance /  🏆 18. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

MK Putuskan Pengadilan Pajak Tak Lagi di Bawah Kemenkeu, Beralih ke Mahkamah AgungMK memutuskan untuk menggeser kewenangan pembinaan dan organisasi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung (MA).
Les mer »

Komplotan Pemuda di Hong Kong Ditangkap, Diduga Ingin Bom Gedung PengadilanKomplotan Pemuda di Hong Kong Ditangkap, Diduga Ingin Bom Gedung PengadilanSeorang pria Hong Kong dijatuhi hukuman hampir enam tahun penjara, pada hari Kamis, karena terlibat dalam kelompok pengebom gedung pengadilan.
Les mer »

Berencana Bom Pengadilan, Pria Hong Kong Dihukum PenjaraBerencana Bom Pengadilan, Pria Hong Kong Dihukum PenjaraSeorang pria Hong Kong, Kamis (25/5), dijatuhi hukuman hampir enam tahun penjara karena diduga terlibat dalam rencana pengeboman sejumlah gedung pengadilan menyusul protes antipemerintah tahun 2019. Aksi yang gagal itu dulunya direncanakan oleh sejumlah pelajar sekolah menengah. Tiga...
Les mer »

Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 688 T, Bisa Lewati Rekor 2022?Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 688 T, Bisa Lewati Rekor 2022?Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak dari awal tahun 2023 hingga April 2023 mencapai Rp 688,15 triliun.
Les mer »

Intelektual Islam terkemuka, Tariq Ramadan dinyatakan bebas dari tuduhan pemerkosaan - BBC News IndonesiaIntelektual Islam terkemuka, Tariq Ramadan dinyatakan bebas dari tuduhan pemerkosaan - BBC News IndonesiaCendikiawan Islam yang pernah masuk daftar 100 orang berpengaruh di dunia versi Majalah Time, Tariq Ramadan, dibebaskan Pengadilan Swiss dari tuduhan kasus pemerkosaan. Siapa dia, dan mengapa sosoknya kontroversial?
Les mer »

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, Jalani Sidang Perdana soal Dana Hibah di Pengadilan Tipikor SurabayaWakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, Jalani Sidang Perdana soal Dana Hibah di Pengadilan Tipikor Surabayadi ruang sidang Candra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Sidoarjo, Wakil Ketua DPRD Jatim non aktif Sahat Tua Simanjuntak didudukkan di persidangan
Les mer »



Render Time: 2025-03-11 21:23:47