Pengamat: Larangan Bukber Bisa Jadi untuk Redam Hedonisme Pejabat |Republika Online

Pengamat sebut larangan buka puasa bersama bisa jadi untuk meredam hedonisme pejabat.

Meskipun demikian, Pia menilai alasan Covid-19 yang tertera dalam SE cenderung tidak masuk akal dan dibuat-buat. Sebab itu, SE ini tidak bisa digunakan sebagai upaya menjawab tuntutan dan meredam kemarahan masyarakat atas fenomena hedonisme di kalangan pejabat pemerintah, ASN dan keluarganya. Kebijakan tersebut justru menimbulkan banyak kecaman dan menjadi bahan tertawaan masyarakat.

Jika ingin mengajak para pejabat dan ASN menjadi panutan yang baik bagi masyarakat, maka pemerintah seharusnya juga membuat aturan bagi para pejabat, TNI/Polri dan para ASN untuk tidak mengadakan acara pernikahan mewah. Artinya, upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui SE yang fungsinya hanya menjadi 'pemadam kebakaran' yang tidak menyelesaikan inti permasalahan.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

[POPULER NASIONAL] Alasan Jokowi Larang Bukber ASN-Pejabat | Perincian Larangan Bukber ASN-PejabatPresiden Joko Widodo menyampaikan alasan di balik larangan melakukan buka puasa bersama di kalangan ASN dan pejabat pemerintahan.
Les mer »

PBB dan PPP Kritisi Larangan Bukber, Pemerintah Bisa Dituduh Anti-Islam'Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan Pemerintah dan menuduh Pemerintahan Jokowi anti-Islam,' ujar Yusril Ihza Mahendra.
Les mer »

Seskab Pastikan Larangan Bukber Tidak Berlaku Bagi Masyarakat UmumSeskab Pramono Anung memastikan larangan buka puasa bersama atau bukber tidak berlaku bagi masyarakat umum.
Les mer »

Din Sebut Larangan Bukber Tidak ArifLarangan para menteri dan pejabat pemerintah mengadakan buka puasa bersama (bukber) mendapat sorotan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin.
Les mer »

Anggota DPR Sebut Kebijakan Pejabat Dilarang Bukber Bukan Larangan BeribadahAnggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay menyebut kebijakan ASN dan pejabat dilarang bukber selama Ramadan bukan larangan untuk beribadah. 
Les mer »

Istana Tegaskan Larangan Bukber Tak Berlaku untuk Masyarakat UmumIstana menegaskan larangan buka puasa bersama tidak berlaku kepada masyarakat umum.
Les mer »