Pengamat Militer mengingatkan agar jangan sampai ada upaya-upaya yang bertendensi meringankan hukuman dan melindungi anggota Paspampres dan TNI yang menganiaya warga Aceh hingga tewas.
PARA Pelaku penganiayaan terhadap warga Aceh hingga tewas, yakni anggota Pasukan Pengamanan Presiden , Praka RM dan dua anggota TNI lain, Praka HS juga Praka J, dijerat tiga kasus mulai dari penculikan, pemerasan, hingga penganiayaan.
Menanggapi itu, Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi, mengingatkan agar jangan sampai ada upaya-upaya yang bertendensi meringankan hukuman dan melindungi tersangka pelaku kejahatan.“Kita tidak lagi berada di masa lalu, di mana reputasi dan marwah lembaga bisa dijaga dengan menutupi masalah,” tegas Khairul kepada Media Indonesia, Selasa .
Terpisah, Komandan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdie Bey Anwar, menerangkan pihaknya masih mendalami Pasal-Pasal apa saja yang akan menjerat para pelaku perbuatan keji tersebut.“Pasal-Pasalnya masih kita dalami. Intinya kita cari Pasal seberat-beratnya,” tandas Irsyad kepada Media Indonesia.Khairul menuturkan Komisi Yudisial bisa ikut mengawasi jalannya kasus karena memiliki kewenangan.
Dengan adanya komitmen Panglima TNI agar para pelaku dihukum seberat-beratnya, Khairul optimis bahwa tidak akan ada konflik kepentingan antara para hakim militer dengan atasannya yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran KEPPH.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
HUT DPR, Puan Ingatkan Dewan Tingkatkan Kehadiran dan tidak Sekadar Marah-MarahKetua DPR ingatkan anggota jangan terlalu sering rapat di luar Gedung DPR
Les mer »
LRT Jabodebek Beroperasi, Pengamat Transportasi Ingatkan Tumpukan Macet di Stasiun TMIIPengamat Transportasi Djoko Setijowarno menjelaskan mengenai pentingnya layanan feeder hingga kemungkinan kemacetan di Stasiun TMII.
Les mer »
Pengamat Ingatkan Bahaya Tak Adanya Batas Usia Capres dan Cawapres, Bisa FatalPengamat politik M. Lukman menilai adanya pembatasan usia maksimal capres-cawapres berkaitan dengan pembangunan demokrasi yang sehat.
Les mer »
Soal Gagasan Capres-Cawapres Maksimal 70 Tahun, Pengamat: Regenerasi Jangan TersumbatUndang-undang Nomor 7 tahun 2017 atau UU Pemilu tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang diminta untuk MK lakukan uji materi yakni pasal 169 huruf q terkait batas usia maksimal capres-cawapres.
Les mer »
Soal Usul Capres-Cawapres Maksimal 70 Tahun, Pengamat: Regenerasi Jangan TersumbatPasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur terkait batas usia maksimal capres-cawapres digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Les mer »
AS Kembangkan Pesawat Tempur Tanpa Pilot 'Berotak' AI, Ungguli China?Bagaimana penggunaan AI pada militer membawa dampak besar dalam taktik perang, budaya militer, dan industri pertahanan?
Les mer »