Di Indonesia memang belum semua profesi mendapatkan perlindungan yang sama, termasuk pekerja rumah tangga (PRT).
PENGAMAT Sosial Universitas Indonesia , Devie Rahmawati mengungkapkan bahwa di Indonesia memang belum semua profesi mendapatkan perlindungan yang sama, termasuk pekerja rumah tangga .
"Persoalan ini sudah 19 tahun, yang paling penting adalah untuk segera mengesahkan RUU ini, karena kalau tidak kita akan terus terjebak di dalam praktik perbudakan modern," ujar Devie saat dihubungi pada Senin . Menurutnya, saat ini ia menilai negara melalui BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan sudah luar biasa merangkul semua profesi."Seperti contoh di BPJS Ketenagakerjaan, biaya 36.800 sudah mencakup 3 perlindungan bagi pekerja apapun, termasuk pekerja yang rawan seperti teman-teman PRT, isinya sudah ada perlindungan terhadap kematian, kecelakaan kerja bahkan pensiun," jelasnya.
Artinya instrumen negara sudah siap, tapi belum ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut, sehingga banyak masyarakat yang berpikir bahwa bukan menjadi sebuah kewajiban mereka untuk melindungi PRT."Jadi ada kecenderungan feodelisme kita masih terpandang baik dan itu tidak peduli kalangannya," papar Devie."Mereka dianggap orang yang sudah selayaknya memberikan pelayanan tanpa sebaliknya orang yang dilayani seharusnya memberikan hak-hak nya," ungkapnya.
Menurut Devie, poin penting dalam RUU PPRT yang tidak boleh lepas adalah hak-hak yang harus diterima oleh PRT terkait dengan upah, jam kerja, kondisi kerja, harus ada jaminan kesehatan, jaminan perlindungan, jaminan hari tua, hal-hal tersebut adalah hal yang seharusnya sudah lama diperhatikan oleh pemerintah.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Soroti Pernyataan Bambang Pacul, Sultan: Saatnya Kewenangan Legislasi DPD DiperkuatBambang Pacul menyebut sulitnya pengesahan RUU Pembatasan Uang Kartal dan RUU Pembatasan Uang Kartal dan RUU Perampasan Aset tanpa dukungan Ketua Umum Parpol.
Les mer »
Georgia jadi Negara Bagian AS Pertama Sahkan Resolusi Anti-HindufobiaResolusi itu mengatakan Hindu adalah salah satu agama terbesar dan tertua di dunia. Diskriminasi tak boleh terjadi.
Les mer »
DPR akan Sahkan Perppu Pemilu Jadi UU BesokPengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan IV
Les mer »
RUU Perampasan Aset Belum Disahkan, ICW Duga Ada yang Tak Suka Sistem OTTRUU Perampasan Aset sampai saat ini belum disahkan. ICW melihat ada gelagat tidak sika penegakan hukum seperti OTT.
Les mer »
DPR: Pemerintah Belum Kirim Naskah Akademik dan Draft RUU Perampasan AsetDraft RUU Perampasan Aset ini Februari masih dibahas dan dimatangkan di internal pemerintah. Sehingga desakan agar mempercepat mestinya disampaikan kepada pemerintah.
Les mer »
Bambang Pacul Soal Jokowi Dorong RUU Pembatasan Uang Kartal: DPR Nangis SemuaKetua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan RUU Pembatasan Uang Kartal yang diminta oleh Pemerintah akan sulit terlaksana.
Les mer »