Ombudsman RI mengungkap laporan pelaku usaha terkait dugaan maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih yang dilakukan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Liputan6.com, Jakarta Ombudsman RI mengungkap laporan pelaku usaha terkait dugaan maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Impor bawang putih yang dilakukan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan .
"Lalu pada akhir Juli 2023, pelapor menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman. Pelapor dirahasiakan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman Republik Indonesia," kata Yeka dalam penyerahan LAHP Maladministrasi pelayanan Penerbitan SPI Bawang Putih di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa . Ada Kejanggalan Lebih lanjut, Yeka menyebut pelapor telah bertahun-tahun berusaha di bidang impor.
2 dari 4 halamanSyarat Wajib TanamAlhasil, Pelapor keberatan dengan mekanisme Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang mensyaratkan wajib tanam, lebih baik pelaku usaha membayar sejumlah tarif kepada Kementerian Pertanian agar Kementerian Pertanian dapat menanam sendiri bawang putih di tempat yang sesuai, sebab pelaku usaha tidak semua paham terkait budidaya bawang putih.
Selain itu, Kementerian Perdagangan sama sekali tidak menanggapi pengaduan Pelapor. Ternyata, disisi lain juga banyak importir dengan permasalahan serupa dengan Pelapor, namun enggan untuk melapor karena diduga mendapat intimidasi dari oknum Kementerian Perdagangan berupa ancaman agar tidak memohon SPI dengan volume di atas 5.000 ton dan agar tidak mengadukan ke pihak lain.
"Terhadap temuan 5 maladministrasi ini kami menyimpulkan ada 3 tindakan korektif yang harus dilakukan Dirjen perdagangan luar negeri Kemendag dan ini harus dilakukan dalam 30 hari kerja. Jika tindakan korektif ini tidak dilakukan maka Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi," kata anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam media briefing di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa .
"Ini peraturan selain lemah dari posisi kedudukannya, karena berlawanan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan tidak membuat pelayanan lebih baik. Pak Jokowi mengatakan bahwa pelayanan publik itu sebagai wujud kehadiran negara, kalau mau capai seperti itu maka cabut Dirjen Daglu ini karena membuat pelayanan lebih buruk," ujarnya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi Izin Impor Bawang Putih di KemendagOmbudsman RI mengungkap adanya dugaan maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih.
Les mer »
Ombudsman Temukan 5 Maladministrasi Izin Impor Bawang Putih KemendagOmbudsman RI berhasil menemukan 5 temuan maladministrasi yang dilakukan oleh Dirjen Daglu Kemendag soal impor bawang putih
Les mer »
5 Temuan Ombudsman RI Soal Maladministrasi Impor Bawang PutihOmbudsman RI menyebutkan ada maladministrasi terkait kebijakan impor bawang putih di Kemendag.
Les mer »
Ombudsman Minta Kemendag Jalankan 3 Tindakan Korektif Soal Impor Bawang putihOmbudsman RI mengungkapkan 5 temuan maladministrasi dalam Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) Bawang Putih di Kementerian Perdagangan.
Les mer »
Gawat! Efek Global Hempas Ekspor-Impor RIPerlambatan global mulai mempengaruhi perdagangan Indonesia, dari sisi impor dan ekspor.
Les mer »
Kemendag Pastikan Baju Bekas Impor Senilai Rp 40 M Bakal Dibakar 26 Oktober!Kementerian Perdagangan dipastikan bakal melanjutkan pembakaran baju bekas impor dengan total nilai Rp 40 miliar.
Les mer »