Ketua Umum KPU RI Hasyim Asy'ari memastikan pihaknya terus mematangkan agar Pemilu 2024 serentak berlangsung lancar.
Bagaimana kabarnya pak? Menjelang Pemilu 2024 ini, jam tidurnya berkurang atau bahkan kerjaan sampai kebawa mimpi pak?Ganjar Jadi Model Iklan Azan Magrib, Apakah Bentuk Kampanye? Ketua Komisi II DPR: Ya Iya Lah
Kalau itu sudah biasa, ya, karena saya pernah juga dulu di KPU Jawa Tengah pada waktu pemilu pertama 2004 atau pilpres pertama kali ya sudah biasa, orang tua saya, istri, anak-anak sudah menghibahkan saya lah untuk kepentingan kepemiluan ini jadi orang rumah udah gak kaget lagi, apalagi anak-anak udah relatif besar. Anak saya tiga-tiganya mondok di Gontor. Yang pertama udah lulus tahun 2019 sekarang kuliah di Al Azhar, Kairo, perempuan.
Bagian mana yang harus kemudian kita tindak lanjuti dan seterusnya, ya, kira-kira begitu jadi kalau ada media menulis seolah-olah ada pendapat yang berbeda itu nggak benar. Mantan terpidana. Jadi beda antara terpidana dan mantan narapidana, jadi kalau mantan terpidana artinya dia sudah selesai menjalani pidananya jadi dia jadi sudah bukan pidana lagi, ukurannya apa sebagai mantan terpidana.
Jadi pada dasarnya, sekali lagi ya, orang yang pernah kena pidana, ya, berdasarkan keputusan pihak pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang ancamannya lima tahun atau lebih itu pada dasarnya nggak boleh nyalon. Ya, baik anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten Kota, kemudian nyalon presiden, kemudian nyalon kepala daerah itu nggak boleh. Tapi kemudian ketentuannya digugat di Mahkamah Konstitusi.
Nah, kalau 5 tahun itu jatuhnya 15 Januari 2021, kalau pendaftaran di September kan belum genap 5 tahun Pertanyaannya orang ini memenuhi syarat nggak? Nggak, nah, cara menghitungnya seperti itu dan belakangan MK membuat putusan juga untuk syarat calon Kota DPR, DPRD Provinsi Kabupaten Kota, juga DPD Itu syaratnya ada durasi 5 tahun setelah selesai menjalani pidana baru boleh dicalonkan kira-kira begitu.
Informasi itu kan dicantumkan di silon ya, pak. Tapi kan gak semua masyarakat bisa mudah mengakses silon? Gak mungkin. Biayanya lebih besar dan itu kan gak bisa menjangkau kemana-mana, yang paling mudah ya di sistem informasi. Siapa saja bisa mengakses.di ruang pendidikan, kalau dilihat dari pemberitaan, bapak masih bingung apakah kampanye juga boleh dilakukan di lingkungan pendidikan SMA?
Maka bagi orang yang paham hukum administrasi negara, yang sering saya sampaikan, dalam hukum administrasi negara yang namanya izin itu adalah dispensasi terhadap larangan. Jadi izin itu diperlukan kalau ada larangan duluan. Pada dasarnya mengemudi itu dilarang. Karena apa? Ya memang bahayakan kan? Harus orang-orang yang punya keterampilan tertentu, punya kedewasaan tertentu. Maka untuk mengukur itu harus ada surat izin mengemudi.
Satu, semua peserta pemilu diberi kesempatan yang sama. Yang kedua, diberlakukan secara setara. Misalkan kesempatannya ngomong 5 menit, ya 5 menit semua. Kalau kesempatannya 1 jam, ya 1 jam semua. Kalau ada satu kesempatan yang diberikan kepada semua peserta, kemudian ada 1 peserta pemilu yang tidak hadir, nggak boleh digunakan oleh yang lain. Kalau digunakan yang lain kalau digunakan oleh yang lain, berarti yang lain bisa kesempatan 2 kali kan atau lebih dari 1 kali itu.
Walaupun guru-gurunya mungkin sudah dewasa, sudah di atas 17 tahun, punya hak pilih, dan seterusnya. Nah yang kedua, di kampus kan tradisinya tradisi diskusi ya. Maka kemudian yang boleh dikatakan tepat acara kampanye di kampus ya, metodenya debat, atau metodenya pertemuan terbatas dengan jelas, dengan dialogis, supaya orang yang kampanye kan bisa menyampaikan visi-visi, kemudian audiens bisa bertanya.
Sehingga nggak kemudian disitu ngomong kosong, tetapi juga apa namanya, scientific ya, ada diskusi yang berbasis keilmuan. Sehingga kemudian kebijakan-kebijakan yang akan dirumuskan dan akan diterapkan oleh katakanlah calon presiden tertentu, calon gubernur tertentu, calon ketua DPR, dan seterusnya itu bisa diukur gitu.
Yang namanya mati bisa kapan saja dan bisa dalam status apa saja. Jadi kalau soal orang matinya kapan, saya nggak bisa mastiin ya. Yang tahu mutlak itu hanya Allah SWT, Tuhan yang memang kuasa ya. Nah, perdebatan-perdebatan itu menjadikan penghitungan suara di masing-masing TPS selesainya bisa berbeda-beda. Berdasarkan itu, kemudian ada orang menggugat di Mahkamah Konstitusi ketentuan bahwa penghitungan suara harus selesai di hari yang sama. Coba bayangkan ya, memilih untuk 5 jenis pemilu, selesai jam 1 siang, kemudian, ya, pasti istirahat dulu, dan kemudian mulai menghitung, itu kalau harus selesai, ini kan konteksnya seperti pertanyaan pertama kali tadi, hari adalah hari kalender.
Kan ini gak manusiawi ya. Maksudnya, beban kerjanya berat masa honornya disamakan dengan pemilu yang terpisah antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden makanya kemudian langkah yang diajukan KPU diantaranya minta kepada pemerintah untuk menaikkan honor. Standar honor ini kan bukan KPU yang menentukan, Mbak. Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan. Maka kemudian karena Menteri Keuangan, ya KPU harus mengajukan ke sana.
Presiden memberikan instruksi kepada sejumlah menteri dan semua kepala daerah apakah itu gubernur, bupati, wali kota. Intinya menginstruksikan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi warganya. Nah, disitu termasuk disebut dalam instruksi itu adalah penyelenggara pemilu.
Tapi dalam perkembangannya ketika kita mau membuat penghitungan di TPS 2 panel, berarti ini tidak cukup cuma 3. Berarti minimal 4 kan? Dua ditugaskan di katanganlah panel 1, dua orang lagi ditugaskan di panel 2. Setelah kita hitung-hitung, insyaAllah malah 7 orang untuk KPPS ini dilatih semua. Supaya pemahaman yang sama. Itu diantaranya langkah-langkah yang disiapkan oleh KPU dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
KPU Majukan Pendaftaran Capres-Cawapres, Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno Siapkan IniKetua Bappilu PPP, Sandiaga Uno mengaku sudah membahas tentang jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang dimajukan pada 10-16 Oktober 2023.
Les mer »
Di Sela Rakornas, Tri Tito Karnavian Kukuhkan 38 Ketua dan Penjabat Ketua Pembina Posyandu ProvinsiPengukuhan itu berlangsung di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).
Les mer »
Luncurkan 2 Buku, Bamsoet Ungkap 'Kegalauan' soal Bonus Demografi hingga Sikap Partai GolkarKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet meluncurkan 2 buku.
Les mer »
Jawaban Airlangga Hartarto saat Ridwan Kamil Lapor soal Pertemuan dengan MegawatiWakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil sudah melaporkan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Les mer »
Ridwan Kamil Lapor ke Airlangga Hartarto: Pak Saya Ketemu Sama Bu MegaWakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil disebutkan dirinya sudah melaporkan ke Ketua Umum Airlangga Hartarto, bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Les mer »
Waketum Gerindra Pertanyakan Alasan KPU yang Ingin Mempercepat Pendaftaran Capres-CawapresHabiburokhman tak mempermasalahkan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ingin memajukan waktu pendaftaran bacapres dan bacawapres.
Les mer »