Kementerian ESDM tengah menyiapkan rencana untuk membatasi penyaluran BBM jenis Pertalite (RON 90). Di sisi lain, Pertamax bakal diberi subsidi.
Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah menyiapkan rencana untuk membatasi penyaluran BBM jenis Pertalite . Di sisi lain, pihak instansi juga berencana memberikan subsidi kepada BBM jenis Pertamax .
"Kita lagi bahas, lagi lihat secara teknis maupun secara regulasi dan secara keekonomian, karena kan berbeda. Tapi kami masih bahas di internal," ujar Dadan di Bali, Kamis . Pembahasan internal itu pun termasuk rencana mengalokasikan anggaran subsidi untuk Pertamax."Itu termasuk yang sedang dibahas," imbuh Dadan.
"Kan secara teknis makin tinggi angka oktan, pembakarannya makin bagus. Kalau pembakaran makin bagus, emisi akan semakin sedikit. Jadi kita lagi lihat juga, apakah bisa dilakukan upaya untuk peningkatan angka oktan untuk bahan bakar," tuturnya. "Diperlukan pengaturan BBM JBT dan JBKP tepat sasaran. Sebab, belum adanya pengaturan konsumen pengguna untuk JBKP, pengaturan untuk konsumen pengguna JBT yang berlaku masih terlalu umum, sehingga menimbulkan multitafsir," kata Tutuka dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Selasa .
SolarSementara untuk JBT jenis Solar terdapat penambahan konsumen, sehingga meliputi industri kecil, usaha perikanan, pertanian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi KA, dan pelayanan umum.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Heboh Polusi, RI Bakal Subsidi BBM Pertamax Seperti Malaysia?Pemerintah Indonesia sedang mengkaji pemberian subsidi untuk BBM Pertamax
Les mer »
Minta Polisi Cekal Oklin Fia, PB SEMMI: Kami Khawatir Dia Melarikan Diri ke Luar NegeriMUI menyatakan siap untuk mendukung langkah PB SEMMI dan siap untuk jadi sebagai ahli."
Les mer »
PNS Siap-siap! Skema Pensiun Diubah Tahun DepanPemerintah segera menyusun skema terbaru jaminan pensiun (JP) dan tunjangan hari tua (THT) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2024.
Les mer »
ASN DKI WFH Jalanan Masih Saja Macet, Pj Gubernur DKI: Siap-Siap Kena Tilang EmisiJalanan masih macet meskipun Pemprov DKI sudah menerapkan kebijakan 50 persen Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Heru Siapkan aturan ini
Les mer »
700 Perusahaan Sawit Belum Lapor Data Lahan, Siap-Siap Dipanggil LuhutSatgas Sawit menegaskan bahwa masih ada sekitar 700 perusahaan yang belum melaporkan data mereka melalui SIPERIBUN (Sistem Informasi Perizinan Perkebunan).
Les mer »