Tiga instansi, yakni Kemenkeu, Kejaksaan Agung, dan Polri, belum memberikan persetujuan terhadap draf RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. Polhuk AdadiKompas
, Rabu , Mahfud menegaskan, upaya pemberantasan korupsi akan semakin efektif jika RUU Perampasan Aset disahkan.
RUU Perampasan Aset ini juga akan mengatur konsep pembuktian terbalik dengan mekanisme yang berkeadilan. Cakupannya dibuat lebih luas, bukan hanya menyasar penyelenggara negara, melainkan juga pihak swasta. Akan diatur pula pembuktian di pengadilan bagi pihak-pihak yang ingin mengklaim aset mereka yang tengah disita. “Karena, kan, banyak juga untuk kasus narkotika, kasus penipuan, itu mereka punya aset besar, tetapi tidak jelas kepemilikannya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Soal RUU Perampasan Aset, Mahfud MD Disarankan Lobi Ketum ParpolDPR menyarankan kepada Menkopolhukam Mahfud MD melobi ketua umum partai untuk meloloskan RUU Perampasan Aset.
Les mer »
Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Tergantung Para Ketua Umum ParpolPacul menyebut meski anggota Dewan kerap sangar di meja rapat, namun apabila ketua umum partainya memerintahkan untuk berhenti, maka otomatis anggota Dewan akan berhenti.
Les mer »
KPK Setuju dengan Mahfud MD soal RUU Perampasan AsetKPK mendukung Mahfud agar calon beleid itu disahkan. Apalagi, saat ini sedang banyak pejabat yang memamerkan hartanya di media sosial.
Les mer »
Geram Gaya Hidup Mewah Pejabat, KPK: Ini Momen Tepat Sahkan RUU Perampasan AsetKPK menilai banyaknya pelaporan terkait gaya hidup mewah para pejabat negara menjadi momen pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Les mer »
Gaya Hidup Mewah Pejabat Disorot, KPK Dorong RUU Perampasan Aset DisahkanKPK mendorong RUU Perampasan Aset disahkan. KPK menilai pengesahan aturan itu menemukan momentum di tengah sorotan publik terhadap gaya hidup mewah pejabat.
Les mer »
Banyak Pejabat Miliki Harta Tak Wajar, KPK Dorong Pengesahan RUU Perampasan AsetBanyak Pejabat Miliki Harta Tak Wajar, KPK Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset TempoNasional
Les mer »