Para petinggi BPJS Kesehatan turun langsung pastikan pelayanan JKN berjalan dengan baik hingga pelosok negeri lewat kegiatan DIANI di perbatasan.
Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan. ANTARA/HO-Humas BPJS Kesehatan.
"Sebagai organisasi pelayan publik tentu BPJS Kesehatan senantiasa mengedepankan mutu pelayanan kepada peserta. Dengan dilaksanakannya Program DIANI ini merupakan wujud representasi komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik hingga ke ujung negeri," kata Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan di Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat.
“Upaya transformasi mutu layanan terus digaungkan BPJS Kesehatan untuk menghadirkan wajah baru pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat, dan semua setara," kata Edwin.Untuk itu sejumlah inovasi berbasis digital dihadirkan seperti BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, Chat Assistant JKN , dan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp .
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
DPR Sebut Nakes Harusnya Senang dengan Hadirnya UU KesehatanKomisi IX DPR menyayangkan aksi demo penolakan UU Kesehatan yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan (Nakes).
Les mer »
UU Kesehatan Baru Diketok, Pengusaha Tetap Wajib Daftarkan Pekerja BPJSAnggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan perusahaan tetap wajib mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Les mer »
Penggantian Kelas Rawat BPJS Kesehatan Jadi KRIS Bisa Bebani Rummah SakitSelain itu, berpotensi juga adanya penolakan dari pekerja penerima upah swasta dan ASN yang membayar secara persentase tapi dapat layanan sama dengan PBI dan mandiri yang bayar secara nominal. Sumber:
Les mer »
BPJS Kesehatan Padangsidimpuan Donor DarahBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Padangsidimpuan mengadakan kegiatan donor darah dalam rangka menyambut perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) BPJS ke-55 yang bertemakan 'Transformasi Mutu Layanan, Komitmen Bersama Demi Kesejahteraan Bangsa', Selasa (11/7/2023).
Les mer »
Anggaran Wajib Bidang Kesehatan Dihapus dalam UU Kesehatan, Apa Dampaknya?Bhima mengatakan, penghapusan mandatory spending 5 persen tak menjamin kualitas dari penganggaran kesehatan ke depan akan lebih baik.
Les mer »
Mandatory Spending Dicoret di UU Kesehatan Baru, Peneliti Kesehatan: Ini KemunduranRUU Kesehatan sah menjadi Undang-Undang yang berarti tak ada mandatory spending atau tidak dicantumkan lagi alokasi wajib anggaran.
Les mer »