Sebanyak 17 perguruan tinggi telah dicabut izin operasionalnya oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi akibat lakukan praktik terlarang.
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah mencabut izin operasional 17 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai provinsi sejak januari hingga Mei 2023 ini.
Informasi ini disampaikan Oleh Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset Dan Teknologi Kemendikbud, Lukman, pada pembukaan rapat kerja serta malam anugerah LL-DIKTI wilayah sepuluh di kota Padang, Sumatera Barat, Jumat 26 Mei lalu. Saat ini, Dikti-Ristek memimpin 4.231 perguruan tinggi dengan 29.821 program studi, 9 juta mahasiswa dan 350 ribu dosen.
Direktorat Jenderal Diktiristek menerima beragam masalah perguruan tinggi di tanah air setiap hari. Sanksi berupa pencabutan izin operasional dijatuhkan pada perguruan tinggi yang sudah tidak memenuhi ketentuan standar pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, ditemukan juga beberapa perguruan tinggi yang melaksanakan praktik terlarang seperti pembelajaran fiktif, jual beli ijazah, dan penyimpangan beasiswa KIP kuliah
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Banyak Polemik, Menag Susun Izin Pendirian Rumah Ibadah Cukup Rekomendasi KemenagYang berlaku saat ini, izin pembangunan rumah ibadah harus mendapatkan rekomendasi dari Kemenag dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Les mer »
Ribuan Mahasiswa Terdampak Kampus Ditutup, Ini yang Dilakukan Asosiasi PTSAptisi mengatakan akan membantu mahasiswa yang terdampak pencabutan izin 23 PTS oleh Kementerian Pendidikan.
Les mer »
2 PTS di Padang Ditutup, Mahasiswa dan Dosen Dipindah ke Kampus LainSebanyak dua perguruan tinggi swasta di Padang, Sumatera Barat ditutup setelah izin operasionalnya dicabut.
Les mer »
'Jangan Sampai Dosen dan Mahasiswa Jadi Korban Penutupan 23 Kampus' |Republika OnlineKemendikbudristek diketahui mencabut izin operasional 23 perguruan tinggi swasta.
Les mer »
Buruh Ancam Bawa Tuntutan Pencabutan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Internasional jika Tak Dikabulkan MKTuntutan pencabutan UU Cipta Kerja nantinya dilakukan dengan mengirim surat resmi ke KBRI.
Les mer »
Intip Kinerja Fintech Lending di Tengah Rencana Pencabutan MoratoriumPencabutan moratorium fintech P2P lending diperkirakan akan dilakukan paling lambat pada kuartal III/2023 mendatang.
Les mer »