Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai, wacana Mahkamah Agung yang akan melibatkan TNI dalam pengamanan untuk seluruh pengadilan di Indonesia sangat berlebihan.
sebagaimana yang berjalan selama ini bisa menimbulkan konflik kepentingan karena pengadilan seringkali menyidangkan kasus-kasus praperadilan di mana termohonnya adalah Kepolisian.
Lembaga pengadilan harus jauh dari kesan intimidatif agar rakyat dapat secara leluasa mencari dan mengupayakan keadilan bagi mereka.
Yang dimaksud dengan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama dengan DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR . Dengan demikian, wacana MA untuk melibatkan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan di lingkungan pengadilan di seluruh Indonesia bertentangan dengan UU TNI dan mengganggu profesionalitas TNI karena menarik jauh TNI ke dalam tugas-tugas sipil di luar tugas pokok dan fungsinya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Komisi I DPR Gelar Rapat dengan Kemenhan Bahas Rencana Kenaikan Gaji TNI-PolriMeutya menjelaskan, rapat hari ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL) Kemenhan tahun 2024.
Les mer »
Peringatan HUT ke 78 TNI AL, Ini Pesan Panglima TNI kepada PrajuritPuncak peringatan HUT TNI AL ke 78 dilaksanakan upacara terpusat di Dermaga Ujung Madura Koarmada II Surabaya, Senin (11/9).
Les mer »
Panglima TNI Larang Prajurit Foto Pakai Simbol Jari hingga Komentari Quick CountPanglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan prajurit TNI agar bersikap netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Les mer »
Panglima Larang Purnawirawan Pakai Atribut TNI untuk KampanyePanglima TNI Laksamana Yudo Margono melarang penggunaan atribut hingga sarana prasarana TNI untuk kampanye.
Les mer »
Panglima: TNI harus mulai didik lebih banyak prajurit jadi penyidikPanglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyebut TNI harus mulai mendidik lebih banyak prajurit untuk menjadi penyidik Polisi Militer (Pom) TNI baik di ...
Les mer »
Panglima TNI Larang Purnawirawan Pakai Atribut TNI untuk Kampanye PolitikPanglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan atribut TNI tidak boleh untuk kepentingan kampanye partai politik oleh para prajurit, PNS, dan purnawirawan TNI.
Les mer »