'Obesitas regulasinya paling banyak Indonesia ada 15 undang-undang di sektor kesehatan.'
DIREKTUR Eksekutif Kolegium Jurist Institute Ahmad Redi menilai Rancangan Undang-Undang Kesehatan bisa mengatasi obesitas regulasi di sektor kesehatan.
Ia mencontohkan ketika pandemi covid-19 terjadi untuk menetapkan status pandemi saja ada 4 undang-undang yang mengatur berbeda yakni UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan UU UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana."Kemudian PSBB, kedaruratan sipil dan sebagainya ada 4 UU yang mengatur," ucapnya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
RUU Kesehatan Juga Singgung Aborsi, Poin Ini Jadi Sorotan Dokter KandunganRUU Kesehatan Omnibus Law juga membahas ketentuan aborsi. Beberapa poin jadi sorotan dokter kandungan termasuk usia maksimal yang diubah dari aturan sebelumnya. Berikut informasi selengkapnya.
Les mer »
RUU Kesehatan, Uni Irma Ingatkan Kemenkes Jangan Potong Kompas ke BalegAnggota Komisi IX DPR Uni Irma Suryani Chaniago ingatkan Kemenkes jangan potong kompas pembahasan RUU Kesehatan ke Baleg DPR. Ingat kasus RUU Ciptaker.
Les mer »
Penyederhanaan Izin Dokter dalam RUU Kesehatan Dapat Merugikan MasyarakatPemerintah mengusulkan penyederhanaan sistem penerbitan surat tanda registrasi dan surat izin praktik tenaga kesehatan. Namun, upaya itu perlu dikaji ulang karena tidak sesuai dengan marwah profesi kedokteran. Kesehatan AdadiKompas
Les mer »
Selama Ramadhan, Baznas Beri Layanan Kesehatan Keliling di Pesantren dan Panti |Republika OnlineLayanan kesehatan gratis merupakan program Ramadhan dari Divisi Kesehatan Baznas
Les mer »
Kowarteg Indonesia Adakan Cek Kesehatan Gratis di Kabupaten BogorKegiatan itu dilaksanakan di Desa Parigi Mekar, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Les mer »
Jangan Jadikan DPR sebagai Sandsack yang Dipukuli di Ruang PublikRUU Perampasan Aset ini disepakati sebagai RUU inisiatif Pemerintah. Makanya yang harus menyiapkan naskah akademik dan draft RUU-nya adalah Pemerintah.
Les mer »