Sesuai dengan UU KPK seharusnya 6 bukan sebelum masa jabatan pimpinan KPK berakhir itu sudah dibentuk tim pansel,
PENGAMAT Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Agus Riewanto mengatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus untuk membentuk tim panitia seleksi komisioner KPK."Ya sesuai dengan UU KPK seharusnya 6 bukan sebelum masa jabatan pimpinan KPK berakhir itu sudah dibentuk tim pansel," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu .Agus menilai bahwa tidak ada urgensi untuk membuat Keppres perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK saat ini.
"Kan Firli dkk itu masih menggunakan Keppres tahun 2019. Artinya masa jabatan mereka berakhir Desember. Dan soal keputusan MK itu sifatnya itu berlaku untuk pimpinan berikutnya," imbuhnya.Meski demikian, kata dia, keputusan untuk membuat Keppres menjadi wewenang pemerintah. Bisa saja Presiden mengeluarkan Keppres untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK saat ini.Namun, lanjutnya, memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK harus berdasarkan situasi atau keadan mendesak.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Bivitri Susanti Sebut Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Seharusnya Tak Berlaku untuk Firli Bahuri CsPutusan MK dinilai tak bisa bersifat retroaktif. Karena itu, putusan masa jabatan pimpinan KPK tak berlaku untuk Firli Bahuri cs.
Les mer »
Dapat Legitimasi dari MK, Firli Bahuri Siap Pimpin KPK hingga 2024Seharusnya, sesuai UU KPK masa jabatan Firli Bahuri akan berakhir pada akhir tahun 2023 ini.
Les mer »
Mahfud MD: Pemerintah Masih Kaji Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK”Saya sudah koordinasi dengan istana. Pemerintah masih akan mempelajari substansi dan formatnya. Masih cukup waktu,” kata Menko Polhukam Mahfud MD terkait putusan MK tentang UU KPK. Polhuk AdadiKompas
Les mer »
MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK, Apa Saja Kata Mantan Insan KPK?Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Ini sejumlah reaksi mantan insan KPK
Les mer »
Soal Data Anies, Demokrat: Seharusnya PDIP Minta Maaf ke Publik |Republika OnlinePolitikus Demokrat sebut seharusnya PDIP meminta maaf kepada publik soal data Anies.
Les mer »
98 Lansia Risiko Tinggi di Tangsel Gagal Berangkat Haji, Tidak Ada Kuota PendampinganTotal keseluruhan calon haji Tangsel yang seharusnya diberangkatkan pada tahun ini mencapai 1091 orang.
Les mer »