Uang tersebut mengalir ke Komisi I DPR dan BPK lewat perantara bernama Nistra Yohan dan Sadikin.
Jatah ini terungkap dari kesaksian Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama.Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi menara base transceiver station 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022 kembali bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa .
Irwan dan Windi yang dihadirkan sebagai saksi mahkota ini awalnya menjelaskan pemberian uang Rp70 miliar kepada seseorang bernama Nistra Yohan yang diduga merupakan staf ahli di Komisi I DPR. Sementara itu, Irwan menambahkan nama Nistra Yohan pernah dia dengar dalam proses penyidikan di Kejaksaan Agung . Selain itu, dia juga mendengar nama tersebut dari pemberitaan di media massa."Saya tidak tahu, kemudian muncul di BAP, apa media. Belakangan saya tahu dari pengacara saya beliau orang politik, staf salah satu anggota DPR," kata Irwan."Saya menyerahkan dua kali Yang Mulia, totalnya Rp70 miliar," ungkap Irwan.
"Saya sebetulnya selama diperiksa itu belum berani untuk berbicara yang mulia, karena di antara yang menerima itu sepertinya ada orang-orang kuat yang punya pengaruh. Sampai bulan Mei 2023 saya belum berani buka untuk menyampaikan kepada penyidik maupun ke siapa pun," kata Irwan. Jaksa menyebut Johnny Plate merugikan keuangan negara bersama-sama dengan Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dan Kuasa pengguna Anggaran , Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia , Irwan Hermawan sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergy.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Saksi Kasus BTS Ungkap Uang Rp70 M untuk Komisi I DPR, Rp40 M ke BPKIrwan dan Windi yang dihadirkan sebagai saksi mulanya menjelaskan pemberian uang Rp70 miliar kepada seseorang yang diduga merupakan staf ahli di Komisi I DPR.
Les mer »
Anggota DPR PAN Minta Bubarkan Lembaga KASN Lewat Revisi UU ASNAnggota Komisi II DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Les mer »
Komisi II DPR Setujui RUU ASN Usulan Jokowi, Ini Isinya!Komisi II DPR RI dan pemerintah telah sepakat membawa RUU ASN ke Rapat Paripurna.
Les mer »
Bagi-bagi Duit Korupsi BTS Kominfo, Saksi Akui Beri Rp70 Miliar ke Komisi I DPRPersidangan dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo menguak adanya dugaan bagi-bagi duit ke beberapa pihak. Salah satunya Komisi I DPR RI.
Les mer »
Waketum PPP Arsul Sani Masuk Daftar 7 Calon Hakim MK yang Diuji Kelayakan Komisi III DPRDua calon hakim MK lainnya, yakni Haridi Hasan dan Waketum PPP Arsul Sani akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK pada Selasa 29 September 2023 siang.
Les mer »
Ketua Komisi III DPR Minta Hakim MK Konsultasi Dulu Sebelum MemutusKetua Komisi III DPR Bambang Wuryanto dinilai ingin menyandera calon hakim MK. Ia meminta agar calon hakim yang terpilih bersedia berkonsultasi dengan DPR sebelum menjatuhkan putusan.
Les mer »