Pengadilan Tinggi DKI akan menggelar sidang putusan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah satu poinnya soal penundaan Pemilu 2024.
Putusan PN Jakpus tersebut berawal dari gugatan yang dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022. Dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon PesertaPartai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.
Partai Prima pun meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan. Hasilnya, hakim mengabulkan seluruh gugatan Partai Prima.Hakim menyatakan KPU melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024. Berikut putusan lengkapnya:Dalam Pokok Perkara2.
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari;7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 .KPU tak terima atas putusan tersebut. KPU pun mengajukan banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta.
"Hari ini KPU sudah menyampaikan memori banding di PN Jakpus," kata Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa KPU RI Andi Krisna, di PN Jakpus, Jumat .Andi Krisna mengatakan KPU telah menyampaikan dokumen banding tersebut ke PN Jakpus. Selain itu, KPU telah menerima akta permohonan banding itu. "Kemudian tadi sudah kami sampaikan dokumen dan sudah kita terima akta permohonan banding, sehingga dengan demikian KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan proses-proses atau substansi dokumen-dokumen banding tersebut," ujarnya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Kembali Diuji, MK Minta Pemohon Perbaiki Permohonan Uji Materiil UU Pemilu(MK) meminta pemohon untuk memperbaiki permohonan dalam uji materiil UU 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).
Les mer »
PB PMII Sampaikan 4 Catatan Krusial Pengesahan Perppu Pemilu Jadi UU PemiluPB PMII berharap UU Pemilu ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga pesta demokrasi berjalan lancar tanpa adanya hambatan.
Les mer »
Inspektorat DKI Susun Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Flexing Pejabat DKI, Koordinasi dengan KPKInspektorat DKI Susun Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Flexing Pejabat DKI, Koordinasi dengan KPK TempoMetro
Les mer »
Banding Ferdy Sambo Segera Dibacakan, Eks Komnas HAM Nilai Harusnya Dihukum Seumur HidupFerdy Sambo mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas vonis hukuman mati majelis hakim PN Jaksel. Pembacaan putusan banding pada 12 April mendatang.
Les mer »
PT DKI: Putusan Banding Ferdy Sambo Siap Dibacakan 12 AprilPengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta putusan banding mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dkk sudah siap dibacakan oleh majelis hakim.
Les mer »
Miliki 550 Anak di Seluruh Dunia, Donor Sperma asal Belanda Digugat ke PengadilanSeorang pria Belanda yang menjadi donor sperma, digugat ke pengadilan karena memiliki lebih dari 550 anak di seluruh dunia.
Les mer »