Bawaslu mempertanyakan sikap KPU yang membatasi akses dokumen persyaratan caleg.
Masalahnya lagi, lanjut dia, petugas Bawaslu hanya diperbolehkan melihat dokumen persyaratan bakal caleg di aplikasi Silon di komputer verifikator selama 15 menit saja. Petugas Bawaslu juga tidak boleh memotret dokumen itu. Alhasil, Bawaslu kesulitan mengawasi proses verifikasi, termasuk pengawasan terhadap keaslian ijazah para bakal caleg.
Atas persoalan itu, Bagja menyebut pihaknya sudah empat kali mengirimkan surat protes kepada KPU RI. Surat terakhir dikirimkan pada Selasa . Bagja sendiri juga telah menemui Ketua KPU Hasyim Asy'ari membahas persoalan ini. Namun, tetap saja Bawaslu tidak diberikan akses memadai terhadap dokumen persyaratan para kandidat itu.. Apa masalahnya gitu. Jangan ada dusta di antara kita," kata Bagja kepada wartawan di kantornya, dikutip, Kamis .
Bagja mengatakan, surat protes keempat yang dikirimkan pada Selasa merupakan warkat terakhir. Apabila KPU tak kunjung memberikan akses memadai terhadap dokumen bakal caleg dalam pekan ini, maka Bawaslu RI akan mengadukan pimpinan KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada pekan depan.Dia mengatakan, rencana mengadukan pimpinan KPU RI ke DKPP tersebut merupakan keputusan rapat pleno komisioner Bawaslu RI.
Bagja mengakui, pihaknya menahan diri untuk tidak menyatakan tindakan KPU itu melanggar ketentuan pemilu. Sebab, pihaknya tidak ingin kepercayaan publik terhadap gelaran Pemilu"Kalau kita tidak sabar, pemilu kita bisa bermasalah. Kalau kita bertengkar terus dengan KPU, ya masyarakat menjadi tidak percaya. Yang kita pertaruhkan kan trust terhadap penyelenggara, ini yang agak repot," kata pria yang juga menjadi komisioner Bawaslu RI pada Pemilu 2019 itu.
Sebagai catatan, seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 telah mendaftarkan bakal caleg DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota ke KPU pada 1-14 Mei 2024. KPU kini sedang memverifikasi dokumen persyaratan para caleg itu. Publik baru bisa mengetahui nama-nama dari puluhan ribu bakal caleg itu pada 19 Agustus 2023.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
KPU-Bawaslu Kelabakan, Ribuan Tenaga Honorer Dihapus 78 Hari Sebelum Pemilu 2024Hal itu dipicu oleh kebijakan penghapusan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau tenaga honorer yang akan efektif berlaku per 28 November
Les mer »
KPU Kalimantan Utara Disidang Bawaslu atas Dugaan Pelanggaran AdmininstratifSidang Bawaslu beragendakan pembacaan temuan dan mendengarkan jawaban terlapor dengan dugaan pelanggaran KPU Kalimantan Utara
Les mer »
Bawaslu Harap MUI Masifkan Sosialisasi Fatwa soal Politik Uang HaramKetua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengharapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memasifkan sosialisasi fatwa yang menyatakan pemanfaatan politik uang hukumnya haram.
Les mer »
Soal Cawe-Cawe Presiden Jokowi di Pemilu, Begini Penjelasan BawasluBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tidak mempermasalahkan pernyataan Presiden Joko Widodo, yang akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Karena Presiden juga adalah kader partai.
Les mer »
Begini Respons Hasyim Asy'ari soal 7 Ribu Pegawai Honorer KPU Terancam Dihapus pada NovemberKomisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara terkait kabar kehilangan 7.000 pegawainya akibat penghapusan tenaga honorer pada November mendatang.
Les mer »
KPU Batu Perbaiki Ribuan Data Pemilih Tak SesuaiKetua KPU Kota Batu, Mardiono mengatakan dengan adanya perbedaan data pihak KPU langsung melakukan perbaikan sesuai masukan dari Bawaslu Kota Batu serta telah menerima
Les mer »