Soal Penunjukkan Pj Kepala Daerah, KontraS Minta Jokowi Copot Mendagri Tito Karnavian

Pernyataan itu diminta KontraS berkaitan dengan prosedur penunjukkan penjabat (pj) kepala daerah yang dinilai sarat akan konflik kepentingan.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyebut, pemerintah untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XX/2022 dan rekomendasi Ombudsman RI dengan membuat peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana dalam pengangkatan pj kepala daerah.

Menurut Dimas, Presiden Joko Widodo harus menginstruksikan Kemendagri untuk memperbaiki tata kelola penunjukan penjabat kepala daerah agar diselenggarakan secara transparan, partisipatif, akuntabel dan profesional sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik .

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

suaradotcom /  🏆 28. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Soal Kontroversi Andre Onana, Kepala Wasit Akui Ada KesalahanAudio percakapan VAR soal beberapa insiden di Premier League dirilis. Terkait kontroversi Andre Onana, kepala wasit Howard Webb mengakui ada kesalahan.
Les mer »

Kepala BNPT jelaskan soal usulan mekanisme kontrol rumah ibadahKepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel menjelaskan pandangan utuh terkait usulan mekanisme kontrol rumah ...
Les mer »

Kepala BNPT Beri Penjelasan Soal Usulan Mekanisme Kontrol Rumah IbadahKepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel menjelaskan pandangan utuh terkait usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisme.
Les mer »

Luruskan Kabar Simpang Siur soal Pengembangan Rempang, Kepala BP Batam Ajak Warga DialogKepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkesempatan untuk kembali bertemu dengan masyarakat untuk bicarakan pengembangan kawasan rempang
Les mer »

Kepala Menteri soal Heboh India Mau Ganti Nama Bharat: Apa yang Baru?Kepala Menteri Negara Bagian Bengal Barat, Mamata Banerjee, mempertanyakan ribut-ribut sejumlah pejabat India ingin mengganti nama negara itu jadi Bharat.
Les mer »

Menangkan Sengketa di KIP, ICW Sebut Kemendagri Belum Penuhi Keterbukaan Soal Pj Kepala DaerahICW meminta Kemendagri untuk membuka dokumen seperti landasan hukum berupa Keppres Nomor 50/P/2022.
Les mer »