Kesentosaan masyarakat harus dinomorsatukan. Masyarakat tidak boleh dijadikan korban atas investasi. Investasi harus dikembalikan ke maksud asalnya, yaitu kemaslahatan masyarakat, terutama masyarakat di wilayah destinasi investasi,” tegas Gus Yahya, Ketua Umum PBNU.
Liputan6.com, Jakarta - Permasalahan yang muncul di Pulau Rempang menjadi perhatian berbagai pihak. Salah satunya Pengurus besar Nahdlatul Ulama .
“Seperti di Rempang tapi bermasalah. Investasi harus dikembalikan untuk masyarakat banyak, masyarakat tidak boleh menjadi korban. Apapun itu kesentosaan dari masyarakat itu nomor satu,” jelas Gus Yahya. “Masyarakat tidak boleh menjadi korban, karena itu melanggar tujuan investasi itu sendiri,” tegasnya.
Keributan pecah saat petugas gabungan tiba di lokasi. Keributan itu bermula dari adanya aksi demonstrasi warga menolak pengembangan kawasan tersebut. Cekcok warga dengan petugas keamanan membuat aparat menembakkan gas air mata. Terdengar suara dari toa agar warga mundur. Di akhir video yang beredar, ada sejumlah warga yang ditangkap. Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan video itu didapatkan YLBHI dari warga setempat.3 dari 3 halamanPSN di Pulau RempangKonflik agraria di Pulau Rempang bermula ketika Badan Pengusaha Batam berencana merelokasi seluruh penduduk Rempang. Hal itu dilakukan untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang.
Dalam rencana pembangunannya, Pulau Rempang yang luasnya sekira 17.000 hektar akan dibangun menjadi kawasan industri, perdagangan dan wisata. Tujuannya mendongkrak pertumbuhan perekonomian dan peningkatan daya saing Indonesia dengan Malaysia dan Singapura.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
PBNU soal Rempang: Masyarakat Nomor Satu, Jangan DikorbankanPBNU menilai persoalan di Rempang adalah masalah yang berulang akibat kebijakan yang tidak parsipatoris
Les mer »
Sampaikan Pandangan dan Sikap soal Rempang-Galang, PBNU Soroti Pola Komunikasi Pemerintah hingga Singgung soal Haram"Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengambil-alih tanah rakyat dengan syarat pengambilalihan dilakukan sesuai dengan ketentuan."
Les mer »
Mau Investasi Kripto? Pastikan Jantungnya KuatBappebti kembali mengimbau masyarakat soal risiko investasi kripto.
Les mer »