Tarif parkir di Kota Yogyakarta, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta bersifat progresif. Lama parkir kendaraan akan dihitung.
Kota Yogyakata Amminudin Aziz menjelaskan, tarif parkir di Kota Yogyakarta baik yang dikelola pemerintah maupun swasta bersifat progresif.Lebaran 2023, Tarif Parkir Swasta di Yogyakarta Boleh Naik 5 Kali Lipat, Ini Alasan Pemkot
"Jadi misalnya parkir bus di Senopati selama 4 jam dia harus bayar Rp 100.000 dan itu sudah baku tertuang pada Perda nomor 2 tahun 2020," kata dia. "Dia bisa memberikan tarif sama dengan pemerintah Rp 5 ribu, bisa 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, 4 kali lipatnya, maksimal 5 kali lipatnya Rp 25 ribu," kata dia.Akan tetapi, lanjut Amminudin, ada faktor lain yang perlu diperhatikan oleh pengelola tempat parkir swasta yaitu keberlangsungan tempat parkir.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Pemkot Yogyakarta Mengizinkan Tarif Parkir Swasta Naik 5 Kali Lipat Saat Libur LebaranPemerintah Kota Yogyakarta mengizinkan pengelola parkir swasta menaikkan tarif maksimal 5 kali lipat selama libur Lebaran 2023. Ini penjelasannya.
Les mer »
Lebaran 2023, Tarif Parkir Swasta di Yogyakarta Boleh Naik 5 Kali Lipat, Ini Alasan PemkotSelama Lebaran 2023, Pemkot Yogyakarta mengizinkan pengelola parkir swasta menaikkan tarif parkir. Kenaikan maksimal lima kali lipat dari tarif biasa.
Les mer »
Tarif Parkir di Yogyakarta Boleh Naik 5 Kali Lipat, Tetapi...Pemerintah Kota Yogyakarta memperbolehkan pengelola tempat parkir swasta untuk menaikkan tarif hingga lima kali lipat. Akan tetapi, ada ketentuannya.
Les mer »
Imbauan Gubernur Jawa Barat Kepada Para Pemudik, Ridwan Kamil: Jangan Lama-lama di Rest AreaGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas sejumlah unit bus dalam program 'Mudik Gratis' Dishub Jabar di Terminal Cicaheum, Bandung.
Les mer »
Gerindra: Wali Kota Bandung Yana Mulyana Sudah Lama Tidak Komunikasi dengan Partai, Kami Dukung Penuh KPKWali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Les mer »