Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut sejumlah terobosan telah Indonesia lakukan untuk mewujudkan komitmen transisi ekonomi hijau (green economy).
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa telah banyak terobosan yang telah Indonesia lakukan untuk mewujudkan komitmen transisi hijau atau green economy.
Dia menyebutkan Indonesia sudah menginisiasi perdagangan karbon secara bertahap. Saat ini, sistem perdagangan karbon mandatori telah memiliki payung hukum yakni Peraturan Menteri ESDM No. 16/2022. Adapun, saat ini Kementerian Keuangan masih dalam proses menyiapkan aturan pajak karbon. Sementara Otoritas Jasa Keuangan telah menargetkan bursa karbon akan mulai pada September 2023.
Total penerbitan green sukuk global Indonesia mencapai US$5 miliar, sementara untuk green sukuk retail mencapai Rp20,86 triliun hingga 2022.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Sri Mulyani Pede Pertumbuhan Ekonomi Tetap EkspansifMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai kondisi perekonomian global masih akan membayangi laju perekonomian domestik.
Les mer »
Sri Mulyani Optimistis soal Target Pendapatan Negara Rp2.463 TriliunMenteri Keuangan Sri Mulyani optimistis target penerimaan negara dapat tercapai pada akhir tahun.
Les mer »
Sri Mulyani Ungkap Syok yang Bakal Dihadapi Dunia Setelah PandemiMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, syok yang akan mempengaruhi struktur perekonomian dunia ke depan.
Les mer »
Sri Mulyani: Penerapan Pajak Karbon Akan Dilakukan BertahapMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerapan pajak karbon itu dilakukan secara hati-hati dan bertahap.
Les mer »
Heboh Parpol Minta IKN Ditunda, Sri Mulyani Buka SuaraPembangunan IKN diminta ditunda oleh dua fraksi DPR. Menteri Keuangan, Sri Mulyani buka suara soal permintaan tersebut.
Les mer »
Sri Mulyani Siapkan Anggaran hingga Rp477 Triliun untuk Infrastruktur, Termasuk IKNUsulan alokasi anggaran untuk infrastruktur tersebut tertuang dalam dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024.
Les mer »