Rapat yang berlangsung selama sekitar 5 jam itu dilaksanakan setelah Kemenkeu menjadi bulan-bulanan kritik publik.
Sorotan publik kepada Kemenkeu bermula dari kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo, kemudian gaya hidup mewah sejumlah pegawai kementerian, hingga temuan transaksi janggal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan .
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelasakan, Kemenkeu sebagai memiliki tanggung jawab mengelola sejumlah aset negara yang terdiri dari berbagai bentuk aset lancar, aset piutang jangka panjang, properti, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. "Ini hanya untuk menggambarkan begitu luas dan begitu strategis serta kompleks mandat yang diberikan kepada Kementerian Keuangan sebagai suatu instansi pemerintah yang sangat penting dan kami menyadari tugas ini adalah tugas yang luar biasa berat," tutur dia, dalam gelaran rapat kerja Komisi XI DPR, Senin.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Panggil Sri Mulyani Besok, DPR Minta Penjelasan Soal Transaksi Rp349 T di Kemenkeu | merdeka.comRapat yang rencananya digelar DPR mulai pukul 10.00 WIB, akan menanyakan langsung kepada Sri Mulyani mengenai asal-usul temuan PPATK soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu periode 2009-2023.
Les mer »
Sri Mulyani Jelaskan Surat PPATK ke Kemenkeu soal Transaksi Janggal Rp 349 TriliunMenteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan awal mula menerima laporan surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi janggal Rp 349 T.
Les mer »
Sri Mulyani Sebut Rp22 Triliun dari Transaksi Mencurigakan Menyangkut Pegawai KemenkeuDari 300 surat yang cukup heboh di publik senilai Rp349 triliun, hanya Rp22 triliun yang menyangkut pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Les mer »
Sri Mulyani Ungkap Transaksi Mencurigakan Rp349 T, Kebanyakan Tak Berkaitan dengan Pegawai KemenkeuMenkeu Sri Mulyani mengungkapkan soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun dan menekankan banyak yang tak berkaitan dengan Kementerian Keuangan, Senin (27/3).
Les mer »