Pakar Hukum Tatanegara Bivitri Susanti menanggapi soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang diplesetkan sebagai Mahkamah Keluarga oleh sebagian masyarakat.
Pakar Hukum Tatanegara Bivitri Susanti buka suara terkait anggapan sebagian masyarakat mengenai Mahkamah Konstitusi yang dinilai sebagai"Mahkamah Keluarga".
Menurut Bivitri, publik melihat dengan jelas bahwa gugatan tersebut berkaitan dengan wacana pencalonan Wali Kota Solo/Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres. "MK itu sekarang jadi 'Mahkamah Keluarga', karena kita tahu pamannya Gibran adalah ketua MK," ujarnya.Pakar Hukum Sebut MK Mestinya Tak Putuskan Batas Usia Capres-Cawapres: Itu Tugas DPR dan Pemerintah
"Saya kira ini suatu langkah yang sebenarnya tidak etis dalam hal memaksakan ada perubahan sistem ketatanegaraan secara mendadak melalui sebuah institusi negara dengan cara yang tidak lazim," jelasnya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Pakar Hukum Sebut MK Mestinya Tak Putuskan Batas Usia Capres-Cawapres: Itu Tugas DPR dan PemerintahPakar Hukum Tatanegara Bivitri Susanti mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya memutuskan batas usia capres-cawapres.
Les mer »
Digoyang Rumor Pemerasan, Pakar Hukum Malah Apresiasi Kinerja Ketua KPKBerita Digoyang Rumor Pemerasan, Pakar Hukum Malah Apresiasi Kinerja Ketua KPK terbaru hari ini 2023-10-10 11:08:48 dari sumber yang terpercaya
Les mer »
Pakar Hukum Ungkap Alasan Aturan Produk Tembakau Harus Keluar dari RPP UU KesehatanSelain merugikan ekonomi, aturan produk tembakau di RPP UU Kesehatan juga dinilai tidak memiliki dasar yang kuat dari segi hukum.
Les mer »
Pakar Hukum Apresiasi Kinerja Ketua KPK Meski Digoyang Rumor PemerasanJPNN.com : Pakar Hukum dari Universitas Padjajaran (Unpad) Prof. Romli Atmasasmita mengapresiasi kinerja Ketua KPK Firli Bahuri di tengah dugaan pemerasaan
Les mer »
SYL Janji Kooperatif Hadapi Proses Hukum KPK, Minta Penegakan Hukum Tak Dicampuri Politik PraktisSyahrul Yasin Limpo janji hadapi proses hukum yang menjeratnya dengan kooperatif dan minta penegakan hukumnya tak dicampuri politik praktis.
Les mer »