Telusuri Transaksi Janggal di Kemenkeu, Komite TPPU Bentuk Satgas

Komite TPPU akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA atau LHP 

"Komite akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA atau LHP dengan nilai agregat sebesar lebih dari Rp 349,87 triliunMahfud menjelaskan, tim gabungan/satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan , Badan Intelijen Negara , dan Kemenko Polhukam.

"Keseluruhan LHA atau LHP mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat Rp 349.874.187.502.987," jelas Mahfud.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Beritasatu /  🏆 26. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Mahfud: Komite TPPU bentuk satgas usut transaksi janggal KemenkeuMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) akan ...
Les mer »

KPK Cegah Dito Mahendra ke Luar Negeri Terkait Dugaan TPPU NurhadiSubkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Achmad Nur Saleh membenarkan, adanya permintaan dari KPK untuk mencegah Dito Mahendra bepergian ke luar negeri.
Les mer »

Pakar TPPU Sebut KPK Harus Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Jerat Artis terkait Rafael AlunPakar TPPU menilai selama ini kalangan artis banyak yang menerima, menikmati, dan memperoleh titipan dari tindak pidana pencucian uang.
Les mer »

Hakim Garis Sikut Andrew Robertson, Komite Wasit Inggris BerbicaraHakim garis Constantine Hatzidakis tertangkap kamera melayangkan sikut ke bek Liverpool Andrew Robertson saat para pemain hendak menuju ruang ganti.
Les mer »

Skandal Emas Rp189 T di Bea Cukai, Sri Mulyani Cs Lakukan IniPemerintah melalui Komite TPPU melakukan tindak lanjut untuk mengusut tuntas skandal emas Rp 189,27 triliun di Ditjen Bea Cukai.
Les mer »

Heru Budi Sebut Pengurus RT/RW Tak Boleh Minta THR ke Warga, Tegur dan TelusuriPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pengurus Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW) tidak dibolehkan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada warga.
Les mer »