DPRD Kota Madiun tak satu suara dalam menanggapi penerapan e-parking (parkir elektronik) di Pasar Besar Madiun (PBM). Salah satu yang terang-terangan mengkritisi adalah Armaya.
di Pasar Besar Madiun . Salah satu yang terang-terangan mengkritisi adalah Armaya. ‘’Saya menolak. Karena hingga saat ini belum ada kejelasan terkait nasib jukir lama,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, Selasa .
Menurut Yayak, sapaan akrabnya, parkir portal PBM bukan satu-satunya jalan keluar bagi pemkot untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah di sektor retribusi. Sebab, Badan Pemeriksa Keuangan justru menemukan kebocoran retribusi di Pasar Logam, Pasar Kawak dan Pasar Srijaya. Pun, bukan retribusi parkirnya. ‘’Retribusi pelayanan pasar belum dipungut sesuai peraturan daerah ,’’ sebutnya.
Lewat observasi secara uji petik, BPK menemukan objek retribusi yang dipungut menggunakan karcis tanpa memperhitungkan luas area yang disewa. Menurut dia, itu bertentangan dengan Perda Nomor 16/2018 tentang Restribusi Pelayanan Pasar. Yakni, pemanfaatan fasilitas pasar dalam bentuk penyewaan kios, kios khusus atau gudang, los bedak dan ojokan dikenakan sewa dengan rumus luas area yang disewa dikalikan tarif per meter persegi yang dikelompokkan menurut kelas pasar dan dikalikan 360 hari atau satu tahun. ‘’Pemeriksaan BPK sudah jelas. Kenapa harus menyasar parkir PBM?’’ sergahnya. Komisi Pemberantasan Korupsi . Di sisi lain KPK tidak menyebutkan secara spesifik bahwa parkir PBM harus diportal.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Pantau Tiga Wilayah Terdampak Cuaca EkstremBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo melakukan penanganan awal warga yang terdampak cuaca ekstrem.
Les mer »
Pemkab Bekasi gelar operasi pasar murah bagi warga terdampak banjirPemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat menggelar operasi pasar murah dengan sasaran warga terdampak banjir untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok ...
Les mer »
Sejumlah Rumah Warga di Sukanagara Cianjur Terdampak Pergerakan Tanah |Republika OnlineAda kekhawatiran pergerakan tanah di Sukanagara masih terjadi dan meluas.
Les mer »
Bahas Raperda, Dewan Gelar Hearing dengan Dinsos, Bappeda dan BaznasDPRD Jombang terus menggodok raperda aminan sosial dan perlindungan kemiskinan yang masuk ke dalam Propemperda.
Les mer »
KPK Panggil Ketua DPRD DKI Soal Kasus Pengadaan Tanah PulogebangKPK memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Pulogebang.
Les mer »
Ketua DPRD DKI Hadiri Pemeriksaan KPK terkait Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Era AniesKetua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi diperiksa sebagai saksi kasus pengadaan tanah era Gubernur Anies Baswedan.
Les mer »