sudah ada sanksi disiplin bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya.
DEPUTI Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan mengatakan KPK tengah mengkaji rencana aturan wajib bagi aparatur sipil negara atau penyelenggara negara yang tidak jujur dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara .
Merespons hal itu Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Mohammad Averrouce menjelaskan Peraturan tersebut, ujarnya, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil . Hukuman itu, terangnya, meliputi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama enam bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama Sembilan bulan, dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % selama dua belas bulan.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Pejabat yang tidak Patuh LHKPN, Tunjangannya Terancam Ditahan'KPK akan mengubah peraturan KPK, sehingga sanksi atas LHKPN akan kita taruh dalam situ.'
Les mer »
Pelajar Jepang yang Telat karena Laporkan Pelecehan Seksual Tak Boleh DihukumPara korban yang biasanya perempuan, cenderung tidak melaporkan insiden karena kekhawatiran akan terlambat mengikuti ujian.
Les mer »
KPK Sebut 7 Kementerian Belum 100% Sampaikan LHKPN, Mana Saja?Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, masih ada tujuh kementerian yang penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) belum 100%.
Les mer »
Pejabat Negara Tak Patuh LHKPN Siap-siap Tunjangan DitahanKPK tengah menyiapkan langkah tegas bagi para pejabat negara yang tidak patuh menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Les mer »
Baru Sebelas Pejabat Pemkab Tuban Setor LHKPN?Batas penyampaian laporan harta kekayaan hasil penyelenggara Negara (LHKPN) untuk periodik 2022 telah berakhir 31 Maret 2023 lalu. Namun, dari puluhan pejabat di lingkup Pemkab Tuban, baru sebelas yang sudah melapor. Sedangkan yang terakhir menyampaikan laporan periodik 2021 sebanyak 18 pejabat.
Les mer »
LHKPN MPR 60%, Polri 95,20%KPK membeberkan tingkat pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2022 untuk legislatif pusat dan aparat penegak hukum (APH).
Les mer »