Tim Reformasi Hukum usul PP tentang sedimentasi laut dicabut

Norge Nyheter Nyheter

Tim Reformasi Hukum usul PP tentang sedimentasi laut dicabut
Norge Siste Nytt,Norge Overskrifter
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 36 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 78%

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mengusulkan kepada Presiden RI Joko Widodo untuk ...

Ilustrasi penambangan pasir yang dapat mengganggu ekosistem dan habitat atau biota laut. ANTARA/HO-Walhi Sulsel

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI, sebagaimana diakses di Jakarta, Jumat , Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali . Dalam dokumen rekomendasinya, tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

PP itu, yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

antaranews /  🏆 6. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Tim Percepatan Reformasi Hukum Masih Mencium Aroma KKNTim Percepatan Reformasi Hukum Masih Mencium Aroma KKNTim Percepatan Reformasi Hukum melaporkan tugasnya kepada Presiden di Istana Bogor. Pemerintah diminta perbaiki sistem perekrutan pejabat-pejabat strategis di kementerian/lembaga, serta BUMN yang masih beraroma KKN.
Les mer »

Tim Percepatan Reformasi Hukum Serahkan 150 Rekomendasi ke JokowiTim Percepatan Reformasi Hukum Serahkan 150 Rekomendasi ke JokowiRekomendasi mencakup pembatasan personel TNI/Polri di lembaga pemerintah hingga grasi massal kepada narapidana kasus narkoba.
Les mer »

Tim Percepatan Reformasi Hukum sampaikan 150 rekomendasi ke presidenTim Percepatan Reformasi Hukum sampaikan 150 rekomendasi ke presidenTim Percepatan Reformasi Hukum menyampaikan lebih dari 150 rekomendasi prioritas reformasi hukum kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diharapkan dapat ...
Les mer »

Presiden masih pelajari rekomendasi Tim Percepatan Reformasi HukumPresiden masih pelajari rekomendasi Tim Percepatan Reformasi HukumPresiden RI Joko Widodo masih mempelajari rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang ...
Les mer »

Tim Percepatan Reformasi Hukum usul grasi massal pengguna narkobaTim Percepatan Reformasi Hukum usul grasi massal pengguna narkobaTim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Joko Widodo ada grasi ...
Les mer »

Tim Percepatan Reformasi Hukum Usulkan Asesmen Ulang ASN di MATim Percepatan Reformasi Hukum Usulkan Asesmen Ulang ASN di MADalam rekomendasi jangka pendek, Tim Percepatan Reformasi Hukum menyarankan asesmen terhadap ASN yang tengah menjabat di posisi strategis di MA dan pengadilan.
Les mer »



Render Time: 2025-03-03 00:46:55