Tolak Pansus Transaksi Mencurigakan, Ketua Komisi Hukum DPR Minta Mahfud Audit Sumber Data

Tolak Pansus Transaksi Mencurigakan, Ketua Komisi Hukum DPR Minta Mahfud Audit Sumber Data TempoNasional

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum DPR, Bambang Wuryanto, menolak usulan pembentukan panitia khusus ihwal pengusutan kasus dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun.Ia meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk segera mengaudit data yang disebut-sebut menjadi sumber munculnya dugaan transaksi mencurigakan.“Pak Menkopolhukam inilah yang mesti lakukan audit, mengkonsolidir.

Selanjutnya: perbedaan data yang disajikan oleh Mahfud MD dengan Menteri Keuangan Sri MulyaniSebelumnya, sejumlah anggota dewan Komisi Hukum mengusulkan penggunaan hak angket dan membentuk pansus. Usulan ini salah satunya berasal dari anggota DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari.Taufik menyoroti perbedaan data yang disajikan oleh Mahfud MD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Tolak Pansus Transaksi Mencurigakan, Ketua DPR Komisi Hukum Minta Mahfud Segera Audit DataBambang Wuryanto menolak usulan pembentukan panitia khusus (pansus) ihwal pengusutan kasus dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu.
Les mer »

Tolak Pansus Transaksi Mencurigakan, Ketua Komisi Hukum DPR Minta Mahfud Segera Audit DataBambang Wuryanto menolak usulan pembentukan panitia khusus (pansus) ihwal pengusutan kasus dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu.
Les mer »

Data Mahfud Md dan Sri Mulyani Soal Transaksi Mencurigakan Berbeda, Anggota DPR Usulkan Bentuk PansusAnggota DPR mempertanyakan perbedaan data yang disajikan Mahfud Md dan Sri Mulyani terkait transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan.
Les mer »

DPR Ramai-ramai Usulkan Pansus Transaksi Mencurigakan KemenkeuMenurut Taufik, perlu ada Pansus karena data soal transaksi mencurigakan kemenkeu Rp 349 triliun berbeda-beda sehingga perlu ditelusuri kebenarannya. - Halaman 1
Les mer »

DPR Akan Bentuk Pansus Jika Polemik Transaksi Rp349 T Tak TuntasDPR berencana bentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelediki transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun.
Les mer »